Dengan sistem yang transparan dan berbasis data, harapannya sederhana namun penting: setiap jabatan diisi oleh mereka yang memang layak.
"Dan jika konsistensi itu terjaga, meritokrasi bukan hanya menjadi kebijakan, tetapi bisa menjelma menjadi budaya baru dalam tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tenggara," tandasnya.










