Mitra Terkini
Terkini, Sultra — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat capaian positif pada awal tahun anggaran 2026. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga triwulan I (Januari–Maret) mencapai 26,05 persen, melampaui target normatif sebesar 25 persen.
Berdasarkan data resmi yang dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra, realisasi PAD pada triwulan pertama tahun 2026 tercatat sebesar Rp362.105.659.669 dari total target tahunan Rp1.389.956.045.987.
Capaian tersebut mencerminkan kinerja fiskal daerah yang solid di awal tahun, sekaligus menunjukkan efektivitas strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi bukti bahwa kerja bersama, strategi yang tepat, dan konsistensi mampu menghasilkan capaian nyata. Kami akan terus menjaga ritme ini agar kinerja PAD tetap optimal hingga akhir tahun,” ujarnya.
Dari sisi komposisi, sektor penyumbang terbesar PAD pada triwulan I 2026 berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp203,4 miliar.
Disusul Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp53,4 miliar, Pajak Rokok Rp48 miliar, serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp46,4 miliar.
Untuk menjaga tren positif tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra terus mendorong sejumlah strategi, antara lain digitalisasi pemantauan pajak melalui pengembangan aplikasi Mobile Bapenda Sultra, perluasan akses pembayaran hingga ke tingkat desa, serta peningkatan pengawasan dan penagihan.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat basis penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
"Dengan capaian yang melampaui target pada triwulan pertama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara optimistis realisasi PAD tahun 2026 dapat terus meningkat. Konsistensi kebijakan, inovasi layanan, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah,"tandasnya.
