Sultra Jadi Lokasi Pencanangan Sensus Ekonomi 2026, BPS RI Ajak Masyarakat Terima Petugas dan Isi Data dengan Benar

Sultra Jadi Lokasi Pencanangan Sensus Ekonomi 2026, BPS RI Ajak Masyarakat Terima Petugas dan Isi Data dengan Benar

Echa Panrita Lopi

Penulis

Terkinidotid Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Terkini, Jakarta – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dipercaya menjadi lokasi pencanangan nasional pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Pencanangan tersebut ditandai melalui Apel Gabungan Pelaksanaan SE2026 yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (15/6/2026).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Apel Gabungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu dihadiri Wakil Gubernur Sultra, unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah, Wakil Wali Kota Kendari, kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, asosiasi usaha, pelaku UMKM, media massa, serta jajaran BPS se-Sulawesi Tenggara.

Sebagai simbol dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026, Wakil Kepala BPS RI bersama Wakil Gubernur Sultra memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus.

Sebanyak lebih dari 2.600 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan usaha dan aktivitas ekonomi keluarga di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sultra, Hugua, membacakan deklarasi dukungan pelaksanaan SE2026 dan menandatangani komitmen bersama sebagai bentuk dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sultra terhadap pelaksanaan sensus.

Fondasi Kebijakan Berbasis Data

Dalam amanatnya, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran harus ditopang oleh data yang berkualitas dan akurat.

“Hari ini merupakan momentum penting karena menandai dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Dari Sulawesi Tenggara, kita memulai langkah besar untuk mencatat perekonomian bangsa. Setiap usaha yang didata akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia ke depan,” ujarnya.