Mitra Terkini
Terkini, Kendari - Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, memaparkan berbagai capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rapat paripurna, Senin (6/4/2026).
Dalam penyampaiannya, Wakil Gubernur memaparkan sejumlah indikator kinerja utama pemerintah daerah, realisasi program prioritas, serta capaian pembangunan di berbagai sektor strategis sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Beberapa sektor yang menjadi fokus pembangunan pemerintah daerah antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurut Hugua, capaian pembangunan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Secara umum, capaian pembangunan daerah menunjukkan tren positif di berbagai sektor strategis, baik infrastruktur, sumber daya manusia, maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Tenggara,” ujar Hugua dalam rapat paripurna DPRD Sultra.
Selain memaparkan capaian pembangunan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2025.
Tantangan tersebut antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dinamika ekonomi global, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan di berbagai wilayah.
Meski demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut, antara lain melalui penguatan belanja prioritas, peningkatan investasi daerah, pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.
“Berbagai tantangan pembangunan tentu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Ke depan, kami akan terus melakukan perbaikan dan penguatan program prioritas agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Melalui penyampaian LKPJ tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap DPRD dapat memberikan rekomendasi, masukan, dan catatan strategis sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sendiri merupakan laporan tahunan kepala daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, termasuk capaian program pembangunan, realisasi anggaran, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan pemerintah daerah.
Penyampaian LKPJ tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah pada tahun berikutnya.
