Mitra Terkini
Terkini, Kendari — Ekonom Sulawesi Tenggara, Dr. Syamsir Nur mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menyusun program pembangunan yang fokus dan terintegrasi guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.
Hal itu disampaikannya usai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Kabupaten Kolaka.
Menurut Syamsir, Musrenbang harus menjadi forum strategis untuk menata ulang prioritas pembangunan agar selaras dengan arah kebijakan lima tahunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dosen UHO tersebut juga menegaskan, arahan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka perlu diterjemahkan secara konkret oleh OPD melalui program unggulan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“OPD mesti menentukan program unggulan yang memperkuat pencapaian prioritas pembangunan, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta penguatan infrastruktur dan ketahanan pangan,” ujarnya kepada Kendari Terkini, Selasa 5 Mei 2026.
Syamsir menekankan pentingnya integrasi program, khususnya pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, agar capaian pembangunan lebih terarah, terukur, dan efektif.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya penguraian target indikator pembangunan secara realistis, termasuk peluang dan tantangan dalam pencapaiannya.
Syamsir mencontohkan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara yang masih berada di angka 10,14 persen dan perlu ditekan hingga satu digit.
“Perbaikan indikator kesejahteraan seperti nilai tukar petani, gini ratio, dan indikator lainnya harus menjadi perhatian. Ekonomi kita memang tumbuh di atas rata-rata nasional, tetapi tantangannya adalah memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syamsir mengingatkan agar penentuan prioritas program juga memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran, terutama di tengah penurunan pagu akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Belanja yang dialokasikan harus berkualitas dan berdampak tinggi. Masalahnya bukan hanya soal kekurangan dana, tetapi bagaimana anggaran tersebut dikelola secara efektif,” tegasnya.
Syamsir menilai Musrenbang Sultra 2026 menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab tantangan sekaligus membuka peluang baru bagi kemajuan Sulawesi Tenggara,”tandasnya.
