Gubernur Sultra Dorong Kebijakan Berbasis Data, Dukung Sensus Ekonomi 2026

Terkini, Kendari — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya dalam memperkuat kebijakan pembangunan berbasis data melalui penguatan statistik daerah dan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, saat menerima kunjungan kerja spesifik bidang statistik Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS), di Aula Utama Kantor BPS Provinsi Sultra, Rabu 1 April 2026

Baca juga: Gubernur Sultra Tegaskan ASN Bukan Sekadar Profesi, Tapi Amanah Pengabdian

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa data statistik yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, kebijakan pemerintah harus didasarkan pada data yang valid agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menilai, tanpa dukungan data yang kuat, program pemerintah berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Baca juga: Gubernur Sultra Lantik Muhammad Fadlansyah sebagai Pj Sekda, Tekankan Penguatan Pelayanan Publik

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pemanfaatan data resmi sebagai dasar pengambilan kebijakan, khususnya data dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.

“Ke depan, seluruh kebijakan harus berbasis data. Tanpa itu, program berisiko tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Andi Sumangerukka.

Gubernur berlatar belakang militer ini mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah program yang belum sepenuhnya didasarkan pada data yang valid dan terintegrasi, sehingga intervensi pemerintah belum berjalan optimal, termasuk dalam pengendalian inflasi dan penanganan kemiskinan.

Baca juga: Gubernur Sultra Tekankan ASN Responsif Hadapi Persoalan Warga dan Ancaman Banjir

Intervensi seperti operasi pasar, misalnya, dinilai belum sepenuhnya efektif karena belum berbasis pada pemetaan kebutuhan yang akurat di lapangan.

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong penguatan integrasi dan sinkronisasi data antar perangkat daerah melalui pengembangan sistem informasi statistik terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia statistik, serta penguatan peran pembina data dan wali data di daerah.