Mitra Terkini
“Kita ingin memastikan setiap kebijakan publik berbasis bukti, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan pembangunan berjalan lebih terarah,” tambahnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga mendukung rencana revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik guna memperkuat sistem statistik nasional serta memperjelas peran pemerintah daerah dalam pengelolaan data sektoral.
Dari sisi pembangunan daerah, capaian ekonomi Sulawesi Tenggara turut menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pada tahun 2025 mencapai sekitar 5,79 persen dan masuk dalam lima besar pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional.
Selain itu, jumlah unit usaha dalam satu dekade terakhir meningkat signifikan hingga sekitar 200 persen, yang menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah.
Di bidang tata kelola data, Sulawesi Tenggara juga masuk delapan besar nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 serta meraih penghargaan Anindita Wistara Data sebagai bentuk apresiasi atas komitmen penguatan statistik daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap implementasi kebijakan statistik nasional di daerah, sekaligus untuk menyerap masukan dalam rangka penyempurnaan regulasi statistik nasional.
“Penguatan koordinasi antar instansi, standardisasi data, serta peningkatan kapasitas SDM statistik menjadi kunci agar data dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan,” kata Kurniasih Mufidayati.
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI, Sonny Harry B. Harmadi, menambahkan bahwa data yang berkualitas harus memenuhi aspek kecepatan, ketepatan, dan relevansi agar mampu mendukung pengambilan kebijakan yang responsif dan berbasis bukti.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional untuk memotret aktivitas ekonomi secara menyeluruh di Indonesia.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memperoleh gambaran lengkap aktivitas ekonomi nasional, yang nantinya menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi,” jelas Sonny Harry B. Harmadi.
