Mitra Terkini
Ia mengatakan unsur eksekutif dan legislatif harus berjalan beriringan sebagai satu kesatuan dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan.
“Pemerintah daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif yang harus berjalan bersama dalam menjalankan kewajiban, bukan hanya menuntut hak,” kata Edi.
KPK juga mengungkapkan bahwa tingkat integritas di Sulawesi Tenggara tergolong cukup baik. Hal itu tercermin dari nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang mencapai 72,66.
Namun demikian, aspek tata kelola pemerintahan masih perlu diperkuat. Berdasarkan nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2025, Sulawesi Tenggara memperoleh skor 51,09 yang menunjukkan masih adanya sejumlah pekerjaan rumah dalam upaya pencegahan korupsi.
Selain itu, pengelolaan aset daerah menjadi salah satu fokus utama pengawasan KPK. Sebagian aset masih dalam proses penindakan, sementara aset lainnya dinilai masih memiliki ruang untuk dilakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari agenda Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK yang berlangsung di Sulawesi Tenggara selama tiga hari, mulai 6 hingga 8 Mei 2026.
