Penerapan sistem meritokrasi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) diyakini dapat memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Syamsir juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama antar daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut belanja lebih berkualitas.
Kolaborasi antar kabupaten/kota dinilai menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Peran pemerintah provinsi sangat penting sebagai fasilitator untuk menjembatani sinergi antar daerah, sehingga kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dipenuhi secara bersama,” ujarnya.
Dari sisi pembangunan manusia, ia melihat adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Program beasiswa dan subsidi pendidikan telah mulai berjalan, meskipun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan.
Ke depan, ia berharap perbaikan tidak hanya berfokus pada indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi juga menyentuh aspek fundamental.
“Mulai dari kualitas sekolah, fasilitas pendidikan, kesejahteraan guru, hingga dukungan bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Ia optimistis, dengan komitmen yang ada, pembangunan inklusif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tenggara dapat terus berlanjut.
“Dengan komitmen tersebut, kami optimistis pembangunan inklusif di Sulawesi Tenggara akan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.










