“UHO Kendari memiliki pusat-pusat kajian yang berkaitan dengan daerah terpencil, termasuk pedesaan, pesisir, dan kelautan. Kapasitas itu yang menjadi pertimbangan kami,” jelasnya.
Selain UHO, BGN juga melibatkan sejumlah perguruan tinggi lain dalam mendukung kajian program MBG, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), serta Institut Pertanian Bogor (IPB).
Lebih lanjut, Sitti mengungkapkan bahwa inisiatif ini dilatarbelakangi data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menunjukkan sekitar 60 persen anak sekolah di Indonesia tidak memiliki kebiasaan sarapan.
Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko masalah gizi, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah terpencil.
“Kami ingin memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh haknya. Kebiasaan tidak sarapan dan kasus stunting harus diintervensi dengan data lapangan yang lengkap,” tegasnya.
Dari sisi infrastruktur, BGN merencanakan pembangunan 139 titik SPPG di wilayah Sulawesi Tenggara. Sejumlah fasilitas bahkan telah rampung dan siap beroperasi dalam waktu dekat.
Salah satu contohnya berada di wilayah Laonti, yang saat ini tinggal menunggu penempatan kepala SPPG serta tenaga operasional sebelum mulai difungsikan.
“Beberapa sudah selesai dibangun, contohnya di Laonti. Saat ini tinggal menunggu penempatan kepala SPPG dan personel sebelum mulai operasional,” pungkas Sitti.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan model layanan pemenuhan gizi yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil sekaligus berkontribusi dalam menekan angka stunting secara nasional.










