Mitra Terkini
Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah turut membahas capaian tata kelola PBB di masing-masing wilayah kecamatan dan kelurahan.
Pembahasan meliputi koordinasi pengusulan penerbitan PBB serta strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PBB-P2 Tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Kolaka juga terus mendorong percepatan digitalisasi pelayanan pemerintahan sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan publik yang efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Di akhir arahannya, Bupati Amri mengajak seluruh camat dan lurah untuk terus memperkuat koordinasi dalam menangani berbagai persoalan wilayah, mulai dari pertanahan, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), kebersihan lingkungan, hingga penataan ruang dan bangunan.
“Selesaikan yang sudah kita mulai, setiap langkah kecil yang tuntas selalu lebih baik daripada rencana besar yang tidak pernah selesai,” tutupnya.
