Mitra Terkini
Terkini, Kendari — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui KPP Pratama Kendari terus memperkuat tata kelola perpajakan di sektor instansi pemerintah.
Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi kewajiban perpajakan di lingkungan Polda Sulawesi Tenggara, Senin (13/4).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Logistik Polda Sultra tersebut diikuti oleh 33 peserta.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari strategi DJP dalam meningkatkan kepatuhan serta kualitas pengelolaan perpajakan pada instansi pemerintah sebagai mitra strategis dalam mendukung penerimaan negara.
Kepala Bidang Keuangan Polda Sultra, Mochamad Kunto Wibisono, menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terkait kewajiban perpajakan.
“Pemahaman yang baik atas kewajiban perpajakan menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya di lingkungan instansi pemerintah,” ujarnya.
Penguatan Pemahaman dan Sistem Digital
Materi sosialisasi difokuskan pada kewajiban perpajakan instansi pemerintah, termasuk mekanisme pemotongan, pemungutan, serta pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, DJP juga memperkenalkan pemanfaatan sistem digital perpajakan, termasuk Coretax DJP, untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Kepala Seksi Pengawasan V KPP Pratama Kendari, Wa Ode Hardiana, menyebut instansi pemerintah memiliki posisi strategis dalam sistem perpajakan nasional.
