PT FBS Disebut Tak Berdayakan Masyarakat Sekitar hingga Tak Bayarkan Dana Dampak Aktivitas Tambang

PT FBS Disebut Tak Berdayakan Masyarakat Sekitar hingga Tak Bayarkan Dana Dampak Aktivitas Tambang

Muhammad Irvan S

Penulis

Terkinidotid Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Terkini.id, Kolaka Utara - PT FBS kembali menuai polemik oleh masyarakat lingkar tambang di Kabupaten Kolaka Utara, Selasa 13 Juni 2023.

Rustam warga Dusun Labundalah, Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua membeberkan bahwa sebelumnya pihak perusahaan telah mengakui lahan yang ia garap dalam bentuk berita acara pada tanggal 22 Januari 2022.

"PT. FBS sudah akui lahan saya, bahkan saya kurang bijak bagaimana lagi terhadap pihak perusahaan," katanya.

"Pada tahun 2022 memang pernah di adakan survey dan pengukuran oleh pihak perusahaan dan bersama oknum Kehutanan Patampanua Kolaka Itara. Mereka mengakui bahwa benar-benar di lahan rumpung kami terdapat banyak tanaman cengkeh, Meski mereka sendiri mengakui lahan tani kami terdapat banyak tanaman cengkeh namun mereka tetap melakukan tindak penyerobotan dengan alasan mereka merasa lebih berhak karena perusahaan mengantongi izin kata Oknum pihak oknum kehutanan dan pihak perusahaan," jelasnya.

Ia juga menuturkan bahwa pihaknya kerap mendapatkan intimidasi dari beberapa oknum tersebut.

"Kami dn keluarga sering diintimidasi atau di takut;takuti oleh pihak perusahaan bersama oknum kehutanan, Bahwa bila kmi tidak siap menerima kompensasi oleh pihak mereka maka mereka akan mengambil paksa berdasarkan peraturan per UUD, Karenaa tempat kami berkebun masuk kawasan hutan HPT, Mereka sering berasumsi bahwa kami tdk akan lagi di bayar oleh perusahaan karena menurut merka lokasi yg kami tempati berkebun wilayah IUP Perusahaan Mereka, Terkadng oknum yang kehutanan yang turun ke lokasi tidak mengantongi surat perintah dari atasan meski mereka berasusmsi bahwa kami di perintahakn oleh atasan, namun saya tetap bertahan dan tidak meberikan lahan saya untuk di garap oleh pihak perusahaan, Meski kami di lokasi sering beradu argumentasi," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa janji pemberdayaan masyarakat hanya tinggal janji saja.

"Katanya mau berdayakan masyarakat tapi nyatanya hanya kurang lebih 10 orang dari masyarakat sekitar yang dipekerjakan," ungkapnya.

"Dan adapun masyakarat yang di jadikan tenagakerja di desa puncak monapa tidak banyak," tambahnya.

Selain itu pihaknya juga membeberkan bahwa hingga saat ini pihak perusahaan tidak memberikan dana dampak akibat aktivitas tambang.