Mitra Terkini
Terkini, Kendari - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Studi Kebijakan Publik dan Anti Korupsi (SKAK) menilai bahwa seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sultra dinilai tidak prosedural, Jum'at 23 Mei 2025.
Dewan Eksekutif LSM SKAK, Muhammad Rizal Hamka mengatakan bahwa ada beberapa hal yang diduga janggal dalam proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Sultra.
Rizal yang juga Direktur Riset dan Advokasi Perumda Sultra juga menduga dalam proses seleksi ada intervensi dan 'Cawe-cawe' dari salah satu oknum.
"Keputusan Nomor 100.3.3.1/95 Tahun 2025 tentang pembentukan tim seleksi dan panitia uji kelayakan dan kepatutan Perusahaan Umum Daerah Utama Sultra diduga tidak menggunakan referensi landasan hukum yang benar," kata Mahasiswa Hukum salah satu kampus ternama.
Lanjutnya bahwa seharusnya seleksi Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Perumda Utama Sultra berpatokan pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
"Karena seleksi BUMD telah diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, seharusnya Gubernur Sultra tidak membuatkan SK sekaligus dengan panitia uji kelayakan, karena berdasarkan Permendagri kewenangan Gubernur hanya membuat panitia seleksi bukan sekaligus panitia uji kelayakan," ungkapnya.
"Seharusnya panitia uji kelayakan ditunjuk dan diangkat oleh Panitia Seleksi," tambahnya.
Selain itu seharusnya keputusan Gubernur Sultra tidak ada satupun poin yang mengatur seleksi Dewan Pengawas Perumda Sultra.
"Tetapi faktanya selain seleksi Direksi juga dilakukan seleksi Dewan Pengawas, jadi apa dasar dilaksanakan seleksi Dewan Pengawas Perumda Sultra saat ini," ujarnya.
Pihaknya juga membeberkan bahwa Tim Seleksi diduga tidak menjalankan tugas berdasarkan Permendagri.
