Mitra Terkini
Terkini, Kolaka — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka secara resmi menetapkan dan menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolaka Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kolaka, Selasa (7/4/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kolaka, I Ketut Arjana, serta dihadiri Bupati Kolaka, Amri, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Akbar, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan sejumlah tamu undangan.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan berbagai rekomendasi strategis sebagai hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus pijakan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
Ketua DPRD Kolaka, I Ketut Arjana, menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil pembahasan komprehensif lintas komisi dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan.
“Rekomendasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Kami berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya secara serius, terukur, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kolaka, Amri, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan LKPJ.
Ia menilai, rekomendasi DPRD menjadi masukan konstruktif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Rekomendasi DPRD ini merupakan wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel,” kata Amri.
Lebih jauh, Amri menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong seluruh OPD untuk segera menerjemahkan rekomendasi tersebut ke dalam langkah konkret di lapangan.
“Kami tidak ingin rekomendasi ini berhenti di atas kertas. Seluruh OPD harus bergerak cepat, terutama pada program yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Melalui tiga komisi, DPRD Kolaka merumuskan sejumlah rekomendasi prioritas, di antaranya penguatan sektor perpustakaan daerah sebagai pusat literasi masyarakat, peningkatan sistem distribusi dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga, serta penambahan tenaga konselor dan psikolog dalam penanganan korban kekerasan.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi program prioritas daerah agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kolaka, sekaligus memastikan arah pembangunan daerah berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.
