Mitra Terkini
Terkini, Kendari — Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV melakukan uji petik terhadap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kota Kendari, Jumat lalu.
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam kunjungan lapangan itu, Tim Korsup KPK RI turut menggandeng Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara guna memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi administrasi maupun kualitas pekerjaan di lapangan.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Sultra, Muhammad Haerun, mengatakan kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pencegahan Wilayah Sulawesi Tenggara KPK RI, Basuki Haryono.
“Tujuan utama uji petik ini adalah memastikan pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik. Karena proyek-proyek tersebut bersumber dari Pokok Pikiran anggota DPRD yang merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat,” ujar Haerun di Kendari, Senin (11/5/2026).
Ia menegaskan, KPK ingin memastikan aspirasi masyarakat direalisasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang memiliki manfaat nyata dan bukan sekadar proyek formalitas.
“KPK ingin memastikan bahwa aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat benar-benar direalisasikan dalam bentuk infrastruktur yang bermanfaat,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, sedikitnya terdapat tiga paket pekerjaan yang menjadi sasaran uji petik. Pertama, pembangunan paving blok di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, dengan nilai anggaran sebesar Rp300 juta.
Selanjutnya, tim juga meninjau proyek pengaspalan jalan di Kelurahan Mokoau dengan anggaran Rp435 juta.
