Mitra Terkini
Terkini, Kendari — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan sistem empat hari kerja di kantor dan satu hari kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap Jumat.
Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi energi sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik di tengah dinamika dan ketidakpastian global.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, saat memimpin Apel Gabungan ASN lingkup Pemprov Sultra di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Senin (6/4/2026).
Menurut Gubernur, kebijakan WFH setiap Jumat merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri serta bagian dari strategi nasional dalam menghadapi ketidakpastian global, khususnya terkait energi dan efisiensi anggaran pemerintah.
Ia menjelaskan, kondisi global saat ini berpotensi memengaruhi ketersediaan energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipatif melalui efisiensi operasional pemerintahan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Penghematan aktivitas menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan tetap berjalan optimal,” ujar Andi Sumangerukka.
WFH Harus Tetap Produktif
Gubernur menegaskan bahwa kebijakan WFH bukan berarti mengurangi kinerja ASN, melainkan mendorong pola kerja yang lebih efisien, fleksibel, dan produktif.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan evaluasi kinerja ASN secara berkala setiap bulan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan efektif, responsif, dan terukur.
Menurutnya, sistem kerja fleksibel harus diimbangi dengan tanggung jawab dan profesionalisme ASN dalam menyelesaikan pekerjaan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“WFH bukan sekadar mengurangi aktivitas di kantor, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Kinerja ASN akan dievaluasi setiap bulan oleh OPD,” tegas Gubernur berlatar belakang Militer ini.
