Catatan Dugaan Pelanggaran Hukum PT. CNI

Terkini.id, Kolaka – Perusahaan tambang , PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) yang beroperasi di Blok Lapao-pao, Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, diduga kuat telah melakukan pelanggaran hukum hingga pencemaran lingkungan, Senin 8 November 2021.

Berdasarkan jejak digital, pada Kamis, 14 Oktober 2021 masyarakat Kecamatan Wolo telah menuntut ganti rugi lahan kepada pihak perusahaan PT CNI. Pada video berdurasi pendek tersebut, nampak puluhan masyarakat sempat bersitegang dengan pihak kepolisian.

Saat dikonfirmasi, masyarakat tersebut mengaku, hingga saat ini tuntutan tersebut masih belum terealisasi.

Baca Juga: Mengenal Salah Satu Figur Balon Pilkada Kolaka, H. Tasman

Tak hanya itu, berdasarkan penelusuran media ini, dugaan persoalan serupa beberapakali terjadi.

Selain itu, pada Jum’at 27 Agustus 2021 tanggul yang diduga milik PT. CNI juga jebol. Hal tersebut mengakibatkan beberapa titik terdampak, merasakan air bercampur lumpur yang meliputi wilayah Desa Samaenre, Pondre di Kecamatan Wolo.

Baca Juga: Perusda Aneka Usaha Kolaka Diduga Beraktivitas di Kawasan HPK Tanpa...

Selain itu pada Minggu 3 Mei 2019 juga beredar video dugaan pencemaran lingkungan, akibat aktivitas PT. CNI.

Dalam video berdurasi pendek tersebut nampak sungai Babarina mengalami perubahan warna yang signifikan diduga akibat aktivitas perusahaan tersebut.

Kemudian, perusahaan yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut juga mendapatkan sorotan dari pemuda Wolo, Reza Fahlevi pada Kamis, 4 Maret 2021.

Baca Juga: Perusda Aneka Usaha Kolaka Diduga Beraktivitas di Kawasan HPK Tanpa...

Reza menjelaskan, jika pembangunan smelter tersebut tidak masuk dalam PSN, sebab dalam perpres Nomor 109 tidak menyebutkan lokasi bahkan perusahaan yang berada di Kecamatan Wolo tersebut.

“Saya melihat ada perbedaan antara papan proyek PT. CNI dengan Perpres yang dimaksud, Saya membuka dokumen Perpres nomor 109 tahun 2020, di situ terdapat proyek strategis nasional yang ada di seluruh Indonesia, di Sultra hanya ada Kawasan Industri Konawe,” ungkap Reza, diikutip dari Sultrust.id pada Senin 8 November 2021.

Akibat adanya klaim tersebut, Dewan Penasehat dan Konsultasi Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Indonesia Kolaka (IMPPAK) ini membeberkan jika PT CNI telah melakukan cara-cara yang tidak etis dan melanggar hukum dalam menjalankan proses penambangannya di Kecamatan Wolo. Bahkan perusahaab tersebut ia anggap telah melakukan pembohongan publik.

“ini jelas melanggar hukum dan bukan hanya membohogi masyarakat yang berada dalam lingkar tambang, tetapi bagi seluruh masyarakat Sultra,” bebernya.

Atas kondisi tersebut, Reza meminta agar PT CNI melakukan klarifikasi persoalan tersebut kepada masyarakat terkait tidak terdaftarnya PT CNI dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Menurutnya, PT CNI juga telah lama berjanji kepada masyarakat lingkar tambang terkait kepastian pembangunan smelter. Sejak tahun 2017 PT. CNI menyampaikan di hadapan warga Kecamatan Wolo dalam sebuah seminarnya, bahwa smelter tersebut akan rampung dan beroperasi pada tahun 2021. Namun, hingga hari ini mega proyek tersebut belum juga terealisasi.

Terkait persoalan tersebut, Direktur Utama PT CNI, Derian Sakmiwata mengatakan pembangunan fisilitas pemurnian nikel itu menggunakan teknologi rotary kiln electric furnace yang terdiri dari 4 tanur listrik jenis rectangular.

“Tehnologi ini adalah yang pertama di Indonesia dimana masing-masing berkapasitas 72 MVA dengan total investasi sebesar Rp14.5 Triliun,” katanya dikutip dari kontan.co.id.

Pada pelaksanaan proyek ini, kata Derian, PT Ceria menggandeng salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT PP (Persero) untuk pembangunan gedung pabrik peleburan feronikel serta infrastruktur pendukung.

Lanjutnya, PT Ceria juga menggandeng ENFI salah satu BUMN asal China untuk rancangan rekayasa serta pemasangan peralatan utama pabrik peleburan feronikel.

“Ini merupakan kerjasama pembangunan proyek smelter yang pertama di Indonesia antara perusahaan nasional, BUMN Indonesia dan BUMN China. Sedangkan kebutuhan listrik sebesar 350 MW untuk menunjang Smelter yang akan di bangun dipasok oleh PT PLN (Persero),” jelas Derian.

PT. Ceria jelas Derian juga mendukung program pemerintah dalam pengembangan mobil listrik, dengan menyelesaikan studi kelayakan untuk membangun proyek hidrometalurgi dengan investasi 973 juta dollar Amerika Serikat, atau setara 13 triliun rupiah untuk menghasilkan kobalt, komponen utama baterai mobil listrik.

Menurut Derian, PT. CNI mengoperasikan tambang nikel berdasarkan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) yang diterbitkan pada 2012. 

Sepanjang 2019 hingga 2021 Perusahaan tersebut belasan kali di demo baik oleh masyarakat maupun lembaga mahasiswa dan pemuda terkait beberapa dugaan persoalan hukum dan pencemaran lingkungan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, Jurnalis Terkini.id masih berusaha mengkonfirmasi pihak terkait.

Bagikan