AMPHI Duga Menteri Perdagangan Miliki Saham Tambang dengan Terpidana NA, Minta Presiden Jokowi Copot Menterinya

Terkini.id, Jakarta – Kabinet Indonesia Kerja dibawa nakhoda bapak presiden Jokowi kembali disorot oleh ratusan massa aksi yang melakukan aksi demonstrasi di KPK RI dan Kementrian perdagangan, Senin 11 Oktober 2021.

Protes masyarakat dan mahasiswa ini sebelumnya dipicu oleh beredarnya pengakuan terbuka menteri Muh Luthfi di beberapa media telah memiliki saham di perusahaan pertambangan disultra yang diperolehnya atas kerjasama dengan terpidana 12 tahun kasus pertambangan.

Hal ini justru dianggap bertolak belakang dengan semangat pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Baca Juga: Kasus Dugaan 56 Desa Fiktip yang Maladministrasi Provinsi Sulawesi Tenggara...

Ketua AMPHI, Risal Dalam orasinya didepan gedung merah putih KPK RI menyebut salah satu perusahaan di Sultra disinyalir sahamnya dimiliki oleh Menteri Perdangan Muh Luthfi hal ini memperkuat keterangan mantan gubernur Sultra Nur Alam yang menyebut bahwa menteri Luthfi memiliki saham pertambangan bersama rekan rekan bisnisnya. 

“Sangat tidak etis tentunya seorang menteri aktif justru berkolaborasi dengan terpidana kasus pertambangan ini patut di lakukan penyelidikan menyeluruh agar publik bisa mengetahui sejauhmana kolaborasi keduanya dalam urusan tambang di Indonesia,” katanya.

Lanjut Risal, Nur Alam kan Terpidana 12 tahun kasus pertambangan nickel karena menerima gratifikasi 41 Milyar dari pengusaha.

“Sangat pantas bila kami meminta agar dilakukan investigasi kasus money laundry di kasus lain yang diduga ada keterkaitan dengan bapak menteri,” tambahnya.

“Langkah menteri Luthfi  sangat Tidak etis dan sebagai pejabat publik penting kiranya untuk memberikan klarifikasi kepada publik agar kasus kepemilikan saham dia terang benderang,” ujarnya.

Pihaknya mensinyalir bahwa kuat dugaan mereka adalah group yang sama yg memiliki saham pada beberapa perusahaan tambang lainnya di Sultra ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu Pejabat kita.

“Namanya adalah Muh Luthfi yang berkolaborasi dengan Nur Alam terpidana gratifikasi pertambangan Sultra dan di vonis 12 tahun penjara. Jadi bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Sultra hari ini,” kata Risal dalam releasenya tersebut.

Pihaknya mendesak Komisioner Ketua KPK RI menurunkan tim untuk melakukan investigasi secara menyeluruh atas dugaan keterlibatan aktif Menteri perdagangan Muh Luthfi dalam bisnis pertambangan yang melibatkan saudara Nur Alam mantan Gubernur Sultra.

“Termasuk dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam memperlancar urusan bisnis pertambangan. Serta KPK RI diharapkan dapat mengendus dan membongkar Praktek Praktek pencucian uang yang diduga kuat mengalir sebesar 30% atau senilai ratusan milyar dari saham tersebut ke beberapa rekening yang disebutkan dalam kesaksian di PN Kendari SULTRA. Ini harus di klarifikasi oleh saudara menteri perdagangan. Jangan membuat gaduh negeri ini. Sudah cukup menteri perikanan dan menteri sosial yang terlibat Mega Korupsi dan di vonis hukuman berat, hal ini sangat mencoreng wajah pemerintahan bapak presiden Jokowi,” bebernya.

Atas persoalan ini pihaknya juga memohon agar Bapak Presiden segera mencopot Menteri Perdagangan saat ini.

“Mesti dicopot, agar ia tidak memanfaatkan fasilitas dan kewenangan yang dimilikinya untuk mempengaruhi kebijakan bisnis, politik, dan  pemerintahan di NKRI ini,” tegasnya.

Ratusan massa tersebut juga secara resmi menyampaikan laporan pengaduan ke KPK RI dan Mabes Polri agar mendapatkan atensi dan segera dilakukan proses penyelidikan awal atas berbagai dugaan praktik KKN tersebut yg diduga kuat diperankan oleh NA dan Menteri perdagangan Muh Luthfi.

“Kami juga akan memonitor hubungan komunikasi aktif antara Terpidana NA dan Menteri Muh Luthfi baik secara langsung maupun melalui perantara,” pungkasnya.

Terkait persoalan tersebut Jurnalis Terkini.id sementara berusaha mengkonfirmasi ke Pihak Terkait Menteri Perdagangan melalui asisten pribadinya dan Pihak Kerabat NA, namun sampai berita ini diterbitkan belum mendapatkan tanggapan.

Bagikan