Usai Menang di MA, PT. AKM Tegaskan Pihaknya Sebagai Pemilik WIUP yang Legal

Terkini.id, Konawe Utara – Usai menang di Mahkamah Agung (MA) atas kepemilikan lahan Izin Usaha Pertambangan yang berada di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara PT. Adhi Kartiko Mandiri (PT. AKM menegaskan bahwa pihaknya adalah sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang legal atas lahan tersebut, Rabu 18 Agustus 2021.

Direktur Utama PT. AKM Simon Tangkaendengan memberikan kuasa terhadap Aguslan guna menegaskan bahwa pihaknya adalah yang legal memiliki lahan di area konsesi tambang PT. Adhi Kartiko berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

“Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk menjaga, mengawasi aktivitas pencurian ore nikel, dan mengamankan aset-aset milik Pemberi Kuasa di area konsesi Tambang/WIUP/KP PT. Adhi Kartiko berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 378/K/Pid/2021 yang telah diputuskan pada tanggal 7 April 2021 dan hasil kesepakatan bersama yang tertuang dalam berita acara pertemuan bersama tanggal 21 Mei 2021, terkait larangan atau pemberhentian aktivitas atau kegiatan diatas, serta pengosongan seluruh aset yang berada di area WIUP PT. Adhi Kartiko,” jelas dalam Surat Kuasa.

Baca Juga: Kuasa Hukum PT. AKM Tegaskan Aktivitas PT. AKP Ilegal

Setibanya di lokasi perwakilan PT AKM dan PT AKP mengadakan pertemuan, namun tidak membuahkan hasil. Manajemen PT AKP menolak menghentikan aktivitas pertambangan sehingga puluhan massa dari Laskar Sarano Tolaki (LST) dibawah komando Aguslan melakukan blokade jalan hauling menuju jetty PT Adi Kartiko.

“Kami diberikan kuasa untuk menjaga aset-aset Adi Kartiko, bukan untuk merusak. Saya melihat AKM ini sudah kuat berdasarkan putusan MA. Yang jelas tidak boleh ada aktivitas (pertambangan, red) disini. Nanti pihak AKP dan AKM bertemu, bagaimana solusinya,” tegasnya.

Baca Juga: Kembangkan Kawasan Industri, Pemkab Konut Pastikan Enam IUP Perusahaan Tidak...

Senada dengan hal tersebut Humas PT AKM, Haswadi Hasan menambahkah bahwa acuan mereka putusan MA untuk mempertahankan aset-aset PT AKM.

“Ini adalah putusan MA dan itu sudah inkrah yang mana diputuskan pak Simon sebagai pemenang dan Direktur Adi Kartiko Pratama sudah divonis satu tahun dan dinyatakan kalah dan obyek sengkatanya adalah IUP ini yang notabene dulu berasal dari Ady Kartiko (AK) yang dilakukan tipu menipu maka berubalah jadi AKP dan terbukti dilakukan oleh Ivy Djaya Susantyo,” bebernya

Namun GM PT AKP, Richy mengaku pihaknya tidak akan melakukan penghentian kegiatan, mengigat AKP masih dalam upaya hukum terakhir yakni Peninjauan Kembali (PK).

Baca Juga: Pertemukan Pemilik IUP di Konut, Ruksamin Dorong Pembangunan Kawasan Industri

“Kami sudah PK lagi, saya tidak mungkin menghentikan kegiatan disini, yang berhak menghentikan kegiatan AKP hanya departemen teknis, ESDM atau lingkungan hidup atau perintah langsung dari manajemen kami. Kecuali ada perintah pengadilan yang menyatakan kami harus menghentikan kegiatan,” katanya.

Hal inipun ditanggapi kembali HUMAS PT AKM menjelaskan  apabila ada aktivitas pertambangan setelah adanya putusan MA itu adalah perlakuan pencurian ore. Sudah jelas hukum mana lagi mana yang harus di pegang kalau sudah ada putusan MA tapi tidak ditaati. Sempat kami temui di kantor, katanya sudah melakukan tahapan peninjauan (PK). Pihaknya meminta bukti bahwa pemilik PT AKP sudah melakukan PK tetapi GM PT AKP tidak dapat menujukan buktinya.

“Kami meminta mereka menunjukkan bukti bahwa mereka telah melakukan upaya hukum lanjutan Peninjauan Kembali, tetapi mereka tak mampu memperlihatkan buktinya,” beber Haswadi.
.

Bagikan