Dinas Kehutanan Sultra Benarkan PT TMM Rambah Kawasan Hutan, Ampuh Laporkan di Kepolisian

Terkini.id, Kendari – Dugaan Ilegal mining yang dilakukan oleh PT. Tristaco Mineral Makmur (TMM) yang beroperasi di wilayah Morombo, Kecamtam Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara dilaporkan ke Polisi Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) oleh Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra, Jum’at 23 Juli 2021.

Terkait Dugaan Ilegal mining tersebut Dinas Kehutanan juga membenarkan dugaan yang dilakukan perusahaan tersebut yang merambah Kawasan Hutan tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
 
Direktur Ampuh Sultra Hendro Nilopo mengatakan pihaknya telah melaporkan dugaan kejahatan pertambangan yang dilakukan PT. TMM ke Ditreskrimsus Polda Sultra.

“Iya laporan kami sudah masuk, untuk selanjutnya tinggal menunggu informasi perkembangan kasus tersebut dari pihak Polda Sultra dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Sultra,” kata Hendro.

Baca Juga: Gemilang Sultra Apresiasi Tindakan PT. Cinta Jaya Tanggap Cepat Bencana...

Hendro menambahkan, bahwa pihaknya secara kelembagaan telah mempercayakan kasus tersebut Polda Sultra sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan peninandakan terhadap substansi dari aduan yang pihaknya layangkan. 

“Kami percayakan kasus tersebut sepenuhnya ke pihak Polda Sultra, semoga bisa segera menemukan titik terang, agar perusahaan yang bersangkutan itu bisa segera di tindak dan di proses secara hukum,” tambahnya.

Baca Juga: Pembangunan Smelter PT Tiran Bakal jadi Solusi Tenaga Kerja Lokal

Pihaknya juga mengapresiasi sikap responsif dari pihak Dirkrimsus Polda Sultra.

“Respon cepat, pelayanan ramah dan kami diterima dengan sangat baik. Jadi kami juga menyampaikan materi aduan kami dengan begitu bebas dan terbuka,” ucapnya

Ditanyai mengenai materi aduan yang pihaknya layangkan ke Polda Sultra, aktivis asal Konawe Utara ini mengungkapkan, dalam aduan yang disampaikan pihaknya ada dua substansi yakni terkait dugaan Penambangan didalam Kawasan Hutan Tanpa IPPKH dan yang satunya lagi pihaknya masih enggan untuk menyampaikan ke publik karena alasan tertentu. 

Baca Juga: Dugaan Ilegal Mining PT WIL dan PT BPS Dilapor ke...

“Substansinya ada dua poin, yang jelas salah satunya adalah dugaan penambangan didalam kawasan hutan negara tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari kementerian kehutanan, yang satu lagi masih rahasia. Sambil menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian,” beber pria yang akrab disapa egis ini. 

Pihaknya juga berpesan, agar perusahaan-perusahaan pertambangan yang lain yang saat ini melakukan pengerukan ore nikel di wilayah Sultra untuk tetap patuh pada ketentuan perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh negara dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) demi terciptanya hubungan simbiosis mutualisme antara perusahaan dan masyarakat serta terpenuhinya amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

“Jika pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Sultra ini, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka menurut kami hubungan Simbiosis Mutualisme antara perusahaan dan masyarakat akan terjalin dengan sendirinya. Selain itu amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) akan terlaksana,” pungkasnya.

Ditempat yang berbeda saat dihubungi via WhatsApp terkait dugaan tersebut Dinas Kehutanan  Sultra melalui Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan Beni Rahardjo membenarkan Perusahaan tersebut melakukan perambahan kawasan hutan.

“PT yang bersangkutan telah mengajukan ippkh namun belum keluar. Memang terdapat bukaan tambang yang harus diklarifikasi. Jika bukaan sebelum undang-undang  cipta kerja diperbolehkan diganti denda administratif. Jika setelah uu ciptakerja maka tidak boleh,” bebernya.

Bagikan