Sidang Praperadilan Kasus Kabid Minerba ESDM Sultra, Saksi Ahli Nilai Kejati Sultra dalam Menetapkan Tersangka Cacat Yuridis

Terkini.id, Kendari – Sidang Praperadilan kasus Plt Kabid Minerba ESDM Sultra, Kuasa Hukum menghadirkan dua saksi ahli yang berkompeten di bidangnya, Jum’at 16 Juli 2021.

Bertempat di PN Kendari Kuasa Hukum menghadirkan saksi ahli hukum pertambangan Abrar saleh dan saksi ahli hukum pidana Said Karim.

Saat memberikan kesaksiannya Abrar Saleng mengatakan penertiban hukum dalam sektor kehutanan pada perkara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pertambangan, dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah diatur dalam Undang-undang.

Baca Juga: Kuasa Hukum Mantan Kabid Minerba ESDM Sultra Bakal Ajukan PK

“Penetapan tersangka dengan dalih tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan wewenang jabatan oleh Kabid ESDM Sultra adalah tidak berdasar atas ketentuan hukum yang berlaku dan itu terkesan dipaksakan,” katanya saat memberikan kesaksiannya sebagai ahli hukum pertambangan.

Abrar Saleng menilai Kejati Sultra dalam menetapkan Tersangka kasus PNBP PT. Toshida Indonesia sejak tahun 2010 tidak logis jika hal tersebut dialihkan menjadi tanggung jawab Kabid Minerba ESDM Sultra yang hanya memiliki tupoksi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dibidang pertambangan.

Baca Juga: PN Kendari Tunda Sidang Perdana Pra Peradilan Eks Kabid ESDM...

“Saya berpesan, lebih baik menghukum seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah,”  tegasnya.

Ditempat yang sama saksi ahli, Said Karim membeberkan bahwa Kejati Sultra tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan yang berkaitan dengan perhitungan nominal kerugian negara.

Said Karim mengatakan, jika merujuk pada Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI), mengisyaratkan secara tegas bahwa lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Baca Juga: Dugaan Ilegal Mining PT WIL dan PT BPS Dilapor ke...

“Tapi jika anda bertanya apakah ada kerugian negara yang dihitung oleh BPKP, maka dalam prakteknya, ada juga kerugian negara yang dihitung oleh BPKP, ” bebernya.

Ia menjelaskan, apabila terdapat kasus dalam bidang pertambangan, maka menurut Undang-Undang (UU) Pertambangan, yang berhak melakukan penyidikan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dari bidang pertambangan.

“Tetapi yang tidak diperkenankan itu adalah penyidik melakukan perhitungan sendiri mengenai kerugian negara,” tambahnya.

Menurut Said, apabila penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik yang tidak berwenang dengan dasar hukum yang jelas, maka penetapan tersangka yang disandangkan adalah tidak sah atau cacat yuridis dan akan ditinjau hukum.

“Namun kewenangan putusan tersebut merupakan hak dari yang mulia pimpinan sidang, ” pungkas Said.

Untuk diketahui sebelumnya Kejati Sultra menetapkan Eks Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, YSM sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sekitar Rp226 miliar, pada Kamis (17/6).

Bagikan