Pasca Dilapor di Kejati Sultra, Dugaan Ilegal Mining PT WIL dan PT BPS Bakal Dilapor ke Pusat

Terkini.id, Kendari – Sebelumnya Dua Perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Kolaka PT. Wajah Inti Lestari (WIL) dan PT. Babarina Putra Sulung (BPS) dilaporkan terkait dugaan ilegal mining di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra Senin 5 Juli 2021.

Wanara Sultra yang melaporkan kedua perusahaan tersebut pun bakal melaporkan persoalan tersebut ke pusat dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Markas Besar (Mabes) Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Wanara Sultra, Ripaldi Rusdi mengatakan, pihaknya akan melaporkan perusahan milik anak dan bapak ini ke Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI), Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum KLHK), Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Dugaan Ilegal Mining PT WIL dan PT BPS Dilapor ke...

“Kami telah masukan laporan pengaduan secara resmi. Jika nantinya laporan kami tidak ditindak lanjuti oleh Kejati Sultra, maka kami akan teruskan laporan ke gedung bundar Kejagung RI, ke Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Mabes Polri dan kalau perlu kita laporkan ke KPK,” ungkap Ripaldi melalui reales persnya, Senin 12 Juli 2021.

Aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) menilai, meskipun saat ini telah memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), kedua perusahan milik anak dan bapak tersebut sebelumnya pernah melakukan perambahan kawasan hutan tanpa IPPKH. 

Baca Juga: PT. PLM Dilapor ke Mabes Polri Terkait Dugaan Ilegal Mining

“Perusahaan tersebut pernah melakukan perambahaan kawasan hutan tanpa IPPKH dan kami punya bukti yang kuat,” tandas Ripaldi. 

Ketua KNPI Kolaka ini juga menjelaskan,   salah satu bukti dalam laporan pengaduannya adalah beberapa instansi pernah menerangkan bahwa kedua perusahaan ini pernah melakukan perambahan kawasan hutan tanpa IPPKH sehingga aktivitas PT. BPS pernah diberhentikan sementara. 

“Dari beberapa pelanggaran hukum yang kami laporkan kami memiliki dasar yang kuat,” imbuhnya. 

Baca Juga: Diduga Lakukan Ilegal Mining PT. PLM, PT. PLN, PT. AABI,...

“Tentunya kami akan pertanggung jawabkan. Jika supremasi hukum objektif dalam menilai persoalan ini maka yakin dan percaya kedua perusahaan tersebut bakal diproses hukum” tukasnya. 

Terkait persoalan tersebut Jurnalis Terkini.id mengkonfirmasi ke Pemilik Perusahaan tersebut namun sampai berita ini dinaikkan belum mendapatkan tanggapan dari Pihak terkait.

Bagikan