Dugaan Ilegal Mining PT WIL dan PT BPS Dilapor ke Polda dan Kejati Sultra

Terkini.id, Kendari – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Organisasi Wanara Nusantara (Wanara) Indonesia Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melaporkan dugaan ilegal mining Perusahaan Tambang PT. Waja Inti Lestari (PT. WIL) dan PT. Babarina Putra Sulung (PT. BPS) ke Polda dan Kejati Sultra, Senin 5 Juli 2021.

Asiintel Kejati Sultra Nur Ady, SH mengatakan pihaknya bakal memanggil pihak terkait dalam waktu dekat ini.

“Kami janji bakal memanggil pihak PT. Wil dan PT. BPS secepatnya apalagi laporan kalian lengkap dengan datanya,” katanya.

Baca Juga: Kuasa Hukum Mantan Kabid Minerba ESDM Sultra Bakal Ajukan PK

Sementara itu Ripaldi Rusdi Ketua Wanara Sultra mengatakan, Gerakan yang pihaknya lakukan hari ini menyangkut persoalan dugaan Ilegal Mining, Penyalagunaan IUP, Perambahaan dalam kawasan Hutan Tanpa IPPKH dan Tersus yang belum memiliki Izin dari kementerian Perhubungan RI yang di lakukan PT. BPS dan PT. WIL.

“Kami sudah masukan laporan secara resmi baik itu di Polda dan Kejati Sultra tentu dengan bukti bukti yang kuat” kata Ripaldi Rusdi.

Baca Juga: Dinas Kehutanan Sultra Benarkan PT TMM Rambah Kawasan Hutan, Ampuh...

Ada beberapa bukti administrasi yang kami temukan dari hasil investigasi kami dilapangan.

“Misalnya Hasil Pansus DPRD Provinsi Sultra 27 Desember 2018 yang di tandatangani langsung oleh ketua DPR Abdul Rahman Saleh dimana dalam pointnya mengatakan bahwa PT. Babarina Putra Sulung telah melakukan kegiatan didalam Kawasan Hutan tanpa IPPKH, selain itu juga PT. BPS dengan IUP Tambang C atau Batu Gamping tapi melakukan penambahan Ore Nikel dan tidak memiliki izin Tersus dari Kementerian Perhubungan RI,” beber Ripaldi.

Selain itu, Dinas kehutanan Sultra melalui suratnya yang ditujukan ke wakil ketua DPRD Sultra menyampaikan beberapa point salah satunya mengatakan Dinas kehutanan pernah menyampaikan ke Polda Sultra bahwa PT. BPS melakukan penambangan dalam kawasan Hutan tanpa IPPKH dan Polda Sultra Masih Melakukan Penyelidikan Sesuai Surat Diskremsus Polda Sultra Nomor B/45/VII/2018/Direskrimsus 16 Juli 2018.

Baca Juga: Sidang Praperadilan Kasus Kabid Minerba ESDM Sultra, Saksi Ahli Nilai...

Demikian juga temuan dari dinas ESDM dan instansi lainnya yang secara terang benderang mengatakan bahwa PT. Babarina Putra Sulung dan PT. Wajah inti lestari telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Namun sampai detik ini kedua perusahaan tersebut belum juga di proses hukum, olehnya gerakan ini menuntut agar direktur PT. Wil dan PT. BPS ditangkap secepatnya selain itu instansi terkait mesti diperiksa khususnya Kepala Sabandar Kolaka yang melakukan pembiaran terhadap PT. BPS yang tidak memiliki izin Tersus,” bebernya.

Sementara itu Jenderal Lapangan Irhas Syaputra dalam aksi tersebut menjelaskan, PT. BPS pernah dihentikan sementara oleh Dinas ESDM Sultra.

“Salah satu alasan dihentikannya karena melakukan Penambagann dalam Kawasan Hutan tanpa IPPKH, sekarang pertanyaannya apakah menambang dalam kawasan hutan itu tanpa IPPKH adalah perbuatan melawan hukum ?? Jawabannya iya itu perbuatan melawan hukum, sekarang kenapa dia tidak di proses ?? Jadi kami menduga ada aparat penegak hukum yang membackup aktivitas mereka” kata irhas.

Kami minta telusuri semua yang terlibat dalam memuluskan aksi PT. Wil merampok kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara.

“Kita usut sampai tuntas, sampai kedua perusahaan anak dan bapak itu di hentikan dan direkturnya ditangkap,” tutupnya.

Bagikan