KPK dan Kejagung RI Diminta Usut Dugaan Gratifikasi dan Penyalahgunaan Kewenangan Kajati Sultra

Terkini.id, Kendari – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) Republik Indonesia (RI) diminta untuk mengusut dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan yang diduga dilakukan Kejaksaan tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu 30 Juni 2021.

Massa Aksi yang tergabung dalam Front Rakyat Sultra Bersatu (Forsub) sudah dua hari ini melakukan demonstrasi didepan Kejati Sultra.

Jenderal Lapangan Forsub Nukman mengatakan, aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk protes atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Kepala Kejati Sultra.

Baca Juga: Kuasa Hukum Mantan Kabid Minerba ESDM Sultra Bakal Ajukan PK

“Kami mendungga telah terjadi kasus gratifikasi yang dilakukan Kepala Kejati Sultra dengan modus menyerap dana PPM atau CSR. Selain itu juga ada penyalahgunaan wewenang,” Nukman.

Lanjut Nukman yang biasa disapa Jems menambahkan berdasarkan hasil investigasi tim Forsub, bebepa perusahan yang menitipkan dana PPM merupakan perusahaan tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Izin Operasi Terminal Khusus (Tersus) dan pencemaran lingkungan.

Baca Juga: Sidang Praperadilan Kasus Kabid Minerba ESDM Sultra, Saksi Ahli Nilai...

“Kejati Sultra dari sejak  2019 mendalami dugaan penyelewengan dana PPM dari sejumlah perusahaan tambang, hasil investigasi awal tahun 2021 mengungkap dana PPM senilai 3,255 miliar. Dana tersebut berasal dari PT. AMI senilai 1,7 Miliar dan PT. Putra Mekongga Sejahtra senialai 1,55 Miliar. Dana PPM tersebuat dititipkan kedua perusahan kepada Kejati Sultra dengan total nilai 3,255 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, upaya penyerapan dana PPM tidak masuk dalam kategori kewenangan institusi Kejati, melainkan menjadi hak perusahaan untuk membuat program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola langsung oleh perusahaan atau pemerintah maupun badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri.

“Apa yang dilakukan olah Kejati Sultra adalah penyalahgunaan wewenang karena dana PPM bukanlah uang negara dan sama sekali tidak berpotensi merugikan keuangan negara. Untuk itu, kami meminta kepada Kejaksaan Agung RI untuk memberhentikan Kepala Kejati Sultra dan Kepada KPK untuk segera memeriksa Kepala Kejati Sultra,” tandasnya.

Baca Juga: PN Kendari Tunda Sidang Perdana Pra Peradilan Eks Kabid ESDM...

Massa aksi membubarkan diri saat pihak Kejati Sultra menjanjikan untuk bertemu dan diskusi dengan Kepala Kejati Sultra Jum’at 2 Juli 2021 terkait tuntutannya.

Bagikan