Kuasa Hukum YSM Nilai Instrumen Hukum Administrasi Lebih Tepat, Ketimbang Ranah Pidana

Terkini.id, Kendari – Kuasa Hukum YSM menilai instrumen hukum administrasi lebih tepat, ketimbang ranah hukum pidana soal yang didakwakan kepada kliennya, Selasa 29 Juni 2021.

Kuasa Hukum YSM Hidayatullah mengatakan Kejati Sultra keliru dalam mendakwa kliennya, Ia menilai ranah hukum administrasi lebih tepat ketimbang ranah hukum pidana.

“Dalam proses ini saya berfikir paling tidak, jaksa menemukan 1 bukti berupa materil tentang kerugian negara, Bagi saya instrumen pidana tidak tepat, yang tepat adalah instrumen administrasi,” katanya.

Baca Juga: YSM Dikriminalisasi, Kuasa Hukum : Tak Ada Korupsi yang Dilakukan...

Ia menjelaskan, seharusnya pihak Kejati Sultra lebih jeli dalam menilai kasus kliennya, yang mana kerugian negara atas tertundanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) bukanlah tanggung jawab pihak Dinas ESDM Sultra.

“Seharusnya itu bukan tanggung jawab pihak ESDM. Kejati seharusnya menelusuri lebih lanjut, kalau perlu pihaknya menarik satu-persatu untuk melakukan penyelidikan,” tandasnya.

Baca Juga: Kuasa Hukum Mantan Kabid Minerba ESDM Sultra Bakal Ajukan PK

Menurutnya, pihak YSM tidak terima, sebab dalam pemeriksaan yang diikuti kliennya, YSM tidak ada bukti materil mengenai kerugian negara.

“Yang dipermasalahkan dalam proses pemeriksaan kasus klien saya hanyalah persoalan paraf tandatangan menyetujui yang dilampiran RKAB tahun 2020. Hanya itu, kemudian jadi tersangka,” pungkasnya.

Pihaknya juga menilai Kejati Sultra melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menyidik kliennya.

Baca Juga: PN Kendari Tunda Sidang Perdana Pra Peradilan Eks Kabid ESDM...

“Kuat dugaan abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik, maka hanya instansi praperadilan tempat mendorong perlindungan yang lebih baik dari tindakan para penyidik sekaligus menjadi koreksi atas tindakan menetapkan klien kami sebagai tersangka. Praperadilan sebagai bentuk penetapan tersangka yang tidak sah,” tutupnya.

Untuk diketahui Kuasa Hukum YSM akan mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Kendari.

Bagikan