Forsub Demo Kajati Sultra Soal Dugaan Gratifikasi dan Penyalahgunaan Kewenangan

Terkini.id, Kendari – Front Rakyat Sultra Bersatu (Forsub) melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) soal dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan, Selasa 29 Juni 2021.

Ketua Forsub LM David Triono mengatakan, aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk protes atas dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Kepala Kejati Sultra.

“Kami mendungga telah terjadi kasus gratifikasi yang dilakukan Kepala Kejati Sultra dengan modus menyerap dana PPM atau CSR. Selain itu juga ada penyalahgunaan wewenang,” kata David.

Baca Juga: Kuasa Hukum Mantan Kabid Minerba ESDM Sultra Bakal Ajukan PK

Lanjut David yang juga Mahasiswa Fakultas Hukum UHO menambahkan berdasarkan hasil investigasi tim Forsub, bebepa perusahan yang menitipkan dana PPM merupakan perusahaan tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Izin Operasi Terminal Khusus (Tersus) dan pencemaran lingkungan.

“Kejati Sultra dari sejak  2019 mendalami dugaan penyelewengan dana PPM dari sejumlah perusahaan tambang, hasil investigasi awal tahun 2021 mengungkap dana PPM senilai 3,255 miliar. Dana tersebut berasal dari PT. AMI senilai 1,7 Miliar dan PT. Putra Mekongga Sejahtra senialai 1,55 Miliar. Dana PPM tersebuat dititipkan kedua perusahan kepada Kejati Sultra dengan total nilai 3,255 miliar,” jelasnya.

Baca Juga: Sidang Praperadilan Kasus Kabid Minerba ESDM Sultra, Saksi Ahli Nilai...

Menurutnya, upaya penyerapan dana PPM tidak masuk dalam kategori kewenangan institusi Kejati, melainkan menjadi hak perusahaan untuk membuat program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola langsung oleh perusahaan atau pemerintah maupun badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri.

“Apa yang dilakukan olah Kejati Sultra adalah penyalahgunaan wewenang karena dana PPM bukanlah uang negara dan sama sekali tidak berpotensi merugikan keuangan negara. Untuk itu, kami meminta kepada Kejaksaan Agung RI untuk memberhentikan Kepala Kejati Sultra dan Kepada KPK untuk segera memeriksa Kepala Kejati Sultra,” tandasnya.

Saat dikonfirmasi, Asisten Intelijen Kejati Sultra, Noer Adi mengatakan, apa yang dilakukan pihak Kejati Sultra merupakan upaya penyidikan dalam menggali temuan-temuan dan telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat 1a.

Baca Juga: PN Kendari Tunda Sidang Perdana Pra Peradilan Eks Kabid ESDM...

“Dana tersebut kami peroleh dari pihak perusahaan tambang yang sebelumnya kami telah melakukan pemeriksaan. Dana tersebut dititipkan atas nama Kejati di rekening BRI,” pungkasnya.

Noer Adi menambahkan, dana titipan tersebut kedepannya akan diserahkan kepada pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk dikelola lebih lanjut.

“Akan dikelola oleh pemprov, kita menarik hanya untuk dititipkan,” pungkasnya.

Bagikan