IPPKH Berakhir, PT. Roshini Indonesia Diduga Tetap Beroperasi

Terkini.id, Kendari – Penegak Hukum di Sultra seakan tutup mata dan melakukan pembiaran atas dugaan kejahatan tambang yang dilakukan oleh PT. Roshini Indonesia, Selasa 9 Maret 2021.

PT Roshini Indonesia yang beroperasi di Blok  Boenaga, Konawe Utara, diduga tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan merambah serta mengelola hutan lindung.

Ketua Forum Komunimasi Pemerhati Pertambangan (Forkita) Sulawesi Tenggara (Sultra) Randi Saban Dawir mengatakan IPPKH tersebut masih tahap pengurusan, Namun PT Roshini Indonesia telah merambah di kawasan Hutan Lindung.

Baca Juga: PT. Akar Mas Internasional Beraktivitas Tanpa Kantogi IPPKH dan Diduga...

“Hal ini betentangan dengan Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (IPPKH) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.Sanksi terhadap kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH, telah ditegaskan dengan gamblang pada Pasal 78 ayat (6) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH akan berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sangat jelas ini merupakan kejahatan lingkungan yang sangat merugikan masyarakat banyak,” bebernya.

Lanjut Randi, Sebelumnya Direktur PT. Roshini Indonesia sudah jelas ditetapkan sebagai tersangka kejahatan lingkungan tanggal 28 juni 2019 karena korporasinya membabat hutan lindung.

Baca Juga: Klarifikasi PT. PIP Atas Tudingan Menambang di Kawasan Hutan

“PT. Roshini Indonesia ngotot melakukan kejahatannya, Walaupun Direkturnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan di duga tidak memiliki IPPKH  karena diduga dibekingi oleh aparat penegak hukum di Bumi Anoa ini. Kami menduga  perusahaan ini melakukan aktivitas pertambangan karena merasa dilindungi oleh mantan jenderal yang berkuasa di salah satu intitusi di sini,” ungkapnya.

Sambungnya PT. Roshini Indonesia harusnya tidak boleh melakukan lagi aktivitas tambangnya menyusul berkas perkara kejahatan lingkungan yang dipersangkakan telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung. Dirut perusahaan Lily Sami ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 299 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan/atau Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Ini sebuah ironi. Bagaimana mungkin kita tetap membiarkan pelaku kejahatan merusak hutan kita hanya untuk memenuhi hasrat kapitalisnya dan kroni-kroninya? Apalagi sekarang mereka mau melakukan penjualan ore nikel dari hasil merusak.Ini sebuah ironi. Bagaimana mungkin kita tetap membiarkan pelaku kejahatan merusak hutan kita hanya untuk memenuhi hasrat kapitalisnya dan kroni-kroninya? Apalagi sekarang mereka mau melakukan penjualan ore nikel dari hasil merusak.Ini sebuah ironi. Bagaimana mungkin kita tetap membiarkan pelaku kejahatan merusak hutan kita hanya untuk memenuhi hasrat kapitalisnya dan kroni-kroninya? Apalagi sekarang mereka mau melakukan penjualan ore nikel dari hasil merusak,” keluhnya.

Baca Juga: PT. Putra Intisultra Perkasa Bakal Diaudit Dishut Sultra, Soal Dugaan...

Hasil penelusuran lapangan yang dilakukan pihaknya masih menemukan Korporasi Pelaku Kejahatan Lingkungan ini melakukan aktivitas pemuatan ore nikel di tersus yang sebenarnya tidak memiliki izin lingkungan.

“Tumpukan stock file tersebut sudah siap dijual dan akan diangkut melalui jetty milik perusahaan ini dan itupun masih belum juga memiliki amdal tapi sudah berani dipakai. Saya berharap APH jangan korbankan citra hanya karena tidak bisa mengatasi PT. Roshini Indosesia ini. Aktivitas pertambangannya sudah saatnya ditindaki dengan serius. termasuk rencana penjualan ore nikel hasil ilegal tersebut,” tandasnya.

Terkait persoalan PT. Roshini Indonesia awak media kami pun mengkonfirmasi Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Sultra Beni Rahardjo, pihaknya membenarkan bahwa Perusahaan tersebut IPPKH sudah berakhir dan sementara proses pengurusan perpanjangan

“Roshini ada ippkhnya, posisi sdh berakhir. infonya sedang mengurus proses  perpanjangan ippkh,” katanya saat dihubungi via WhatsApp.

Bagikan