PT Sriwijaya Raya Diduga Beroperasi Tanpa IPPKH dan KTT, SMW Bakal Adukan ke Mabes Polri dan KLHK

Terkini.id, Kendari ? Sultra Maining Watch (SMW) Bakal mengadukan Pt. Sriwijaya Raya Ke Markas Besar (Mabes) Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Kemnterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diduga tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Kepala Teknik Tambang (KTT).
Muh. Iksan (Koleksi Kendari Terkini)

Terkini.id, Kendari – Sultra Maining Watch (SMW) Bakal mengadukan Pt. Sriwijaya Raya Ke Markas Besar (Mabes) Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Kemnterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diduga tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Kepala Teknik Tambang (KTT).

Pt. Sriwijaya Raya bergerak dibidang Pertambangan Nikel yang berlokasi di Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sampai saat ini masih aktif beroperasi tanpa memiliki IPPKH dan KTT, Selasa 2 Maret 2020.

Muh Iksan, Selaku Direktur Eksekutif (Direksi) Sultra Maining Watch mengungkapkan, bahwa dirinya sangat menduga Pt. Sriwijaya beroperasi tanpa memiliki IPPKH dan KTT.

“dari investigas yang kami lakukan kami sangat menduga apa yang dilakukan Pt. sriwijaya merupakan kejahatan lingkungan karena tidak memiliki IPPKH serta KTT, Padahal sudah jelas pada pasal 50 ayat (3) huruf g jo, pasal 38 ayat 3 dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,” ungkap Iksan Kepada Kendari Terkini.

Ia melanjutkan bahwa aktivitas yang dilakukan Pt. Sriwijaya sangat mencemari lingkungan masyarakat sekitar.

“kami memiliki dokumentasi pencemaran lingkungan bagi masyarakat yang berada dekat dengan perusahaan Pt. Sriawijaya,” tutur Iksan.

Direktur Leppami Cabang Kendari itu juga menjelaskan, Pt. Sriwijaya sampai hari ini diduga masih beroperasi di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pt. Antam Tbk.

“dan kami juga menduga bahwa sampai hari ini Pt. Sriwijaya masih beroperasi di wilayah IUP Pt. Antam Tbk, Padahal sudah sangat jelas SK Nomor :540/4.521 pada tanggal 18 Desember 2018 dan putusan MA Nomor 225.K/TUN/2014 Tanggal 17 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Kawasan IUP tersebut milik Pt. Antam Tbk,”. Tegas Iksan.

Ia menyatakan bahwa akan segera bertandang ke Mabes Polri dan KLHK untuk melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Pt. Sriwijaya.

“ia, kami akan segera melaporkan ke Mabes Polri dan KLHK untuk mempresure dugaan kasus Pt. Sriwijaya sampai tuntas,” tutupnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Perkara PT. TMS, PN Kendari Putuskan Tergugat IV Tak Terlibat Perbuatan Melawan Hukum

Mahasiswa Tuntut KPK Periksa Kembali Mantan Gubernur Sultra Nur Alam, Soal Dugaan Korupsi

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar