SC Musprov Kadin Sultra Harusnya Tolak Biaya Kontribusi La Mandi

Sapril Munandar
Juru Bicara Anton Timbang (Ket Foto: Istimewa)

Terkini.id, Kendari – Panitia Muprov VII Kadin Sultra telah mengumumkan pendaftaran dan pengembalian berkas calon ketua Kadin Sultra pada tanggal 11 Desember 2020 – 4 Januari 2021, pukul 16.00. Dalam pengumuman panitia Muprov No : 01/SC-OC/Musprov-VII/XII/2020 terdapat 10 poin kriteria calon, termasuk di dalamnya poin 8 yaitu biaya administrasi sebesar Rp. 500.000.000, Selasa 5 Januari 2021.

“Kandidat kami bapak Anton Timbang pada tgl 4 Januari 2021 telah menyerahkan berkas beserta seluruh kriteria 10 poin tersebut. Namun oleh panitia musprov menolak menerima salah satu kriteria yang sudah ditentukan yaitu biaya administrasi. Dalam penjelasan ketua SC bahwa biaya administrasi di serahkan setelah lolos verifikasi yang akan di umumkan malamnya paling lama pukul 20.00 wita, dan akan menghubungi kandidat atau LO untuk melengkapi seluruh kriteria yaitu biaya administrasi,” jelas Sapril Munandar Juru Bicara Anton Timbang.

Lanjutnya sebelum pukul 20.00 SC menghubungi calon bapak Anton Timbang untuk melengkapi kriteria yaitu biaya administrasi. Kami langsung bergegas ke kantor Kadin Sultra untuk menyerahkan persyaratan biaya administrasi. 

“Dalam proses inilah ada keganjilan, karena setelah kami menyerahkan biaya administrasi SC langsung menggelar jumpa pers untuk mengumumkan calon yang lolos yaitu La Mandi dan Anton Timbang, namun anehnya masih dalam keterangan jumpa pers oleh Ketua SC bahwa baru Anton Timbang yang sudah melengkapi seluruh kriteria pencalonan, sedangkan La Mandi belum memenuhi semua persyaratan dan masih di berikan kesempatan pada keesokan harinya dengan jam yang tidak di tentukan. Pernyataan ketua SC ini bertolak belakang dengan keputusan yang telah mereka tetapkan, di satu sisi mereka sudah menetapkan calon yang lolos verifikasi, disisi lain justru menyatakan masih ada calon yaitu La Mandi yang belum memenuhi syarat, terus kenapa di loloskan kalau tidak memenuhi syarat,” ungkapnya.

Kemudian keesokan harinya tanggal 5 Januari 2020, La Mandi menyerahkan biaya administrasi. Disini letak kekeliruan SC, harusnya mereka menolak biaya administrasi tersebut karena telah melewati batas waktu pengembalian berkas yaitu tanggal 4 Januari 2020 sekaligus melanggar PO Nomor : Skep/058/DP/VIII/2018 Pasal 13 Ayat 2. Belum lagi berita acara serah terimanya di kasih tanggal mundur yaitu 4 Januari 2021, sedangkan faktanya penyerahan tersebut di lakukan tanggal 5 Januari 2021. 

“Kami anggap keputusan SC tentang calon ketua umum Kadin Sultra cacat dan harus di tinjau ulang kemudian membuat keputusan baru tentang calon yang memenuhi kriteria. Persoalan ini kalau tidak di sahuti oleh SC akan kami bawa sampai ke forum musprov termasuk ke Kadin Indonesia,” tutupnya.

STIE Enam Enam Kendari Merintis Kerjasama Merdeka Belajar di Kampus Merdeka dengan Kampus India

Dinilai Layak Maju Dipilgub, DPD Gerindra Sultra Dukung Mayjend TNI (Purn) Andi Sumangerukka

Ketua DPP KNPI Bahtra, Minta Mabes Polri Segera Proses Lisman Hasibuan

Soal Demo yang Berujung Ricuh, Demonstran dan PT Tiran Saling Memaafkan

Perkara PT. TMS, PN Kendari Putuskan Tergugat IV Tak Terlibat Perbuatan Melawan Hukum

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar