Ini Sikap BADKO HMI Sultra Atas Kegagalan PAM UNRAS dan Kriminalisasi Aktivis Dalam Kasus PT. VDNI

Terkini.id, Kendari – Badan Koordinasi Himpunan mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi tenggara akhirnya bereaksi terkait kasus demo buruh yang menyeret nama salah satu perusahaan besar di Konawe yaitu PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI), Senin 21 Desember 2020.

Atas kejadian tersebut, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan HMI Cabang Kendari, Yopi Wijaya Putra bersama kelima temannya selaku koordinator lapangan salah satu kelompok massa yang melakukan aksi di areal PT. VDNI pada tanggal 14 Desember 2020, harus menerima kriminalisasi akibat penetapan status tersangka yang dinilai pramatur

Menanggapi Kriminalisasi yang dialami Kader, Ketua Umum BADKO HMI Sultra, Eko Hasmawan Baso saat ditemui awak media (20/12), mengatakan bahwa pihak kepolisian seolah kejar tayang dalam menunjukan kemampuannya dalam mengungkap oknum-oknum yang terlibat dalam insiden kericuhan di areal PT. VDNi meskipun tidak mempunyai dasar yang kuat, sehingga apa yang dialami kadernya dan kelima korlap lainnya, merupakan bentuk kriminalisasi.

Baca Juga: Bakal Gelar Advance Training, BADKO HMI Sultra Rangkaikan dengan Giat...

“Kami minta Kapolri agar segera mencopot Kapolda Sultra dan Ditreskrimum atas indikasi tindakan kriminalisasi aktivis yang memperjuangkan hak buruh dan mereka meminta kepada Kapolri agar segera mengambil alih proses hukum yang menimpa 5 orang aktivis di karena kan ada indikasi kriminalisasi yang di lakukan Polda Sultra untuk memuaskan oknum tertentu,” ungkapnya

Tak hanya itu pihaknya juga meminta Kapolri agar mencopot Kapolres Konawe karena dinilai gagal melakukan pengamanan aksi demonstrasi dan Investasi PT. VDNI serta melakukan disinformasi publik terkait pernyataannya yang mengatakan bahwa hanya ada 1 organ gerakan yang melakukan aksi demonstrasi pada hari itu, yang dinilai bertentangan dengan fakta di lapangan bahwa ada organ lain yang melakukan gerakan

Baca Juga: BADKO HMI Sultra Suport Rencana Pembangunan Smelter Tiran Group di...

“Kami kepada Kapolri agar segera mencopot Kapolres Konawe yang gagal melakukan pengamanan aksi di PT. VDNI dan gagal menjaga investasi, selain itu melakukan disinformasi publik terkait pernyataannya yang mengatakan bahwa hanya ada 1 organ gerakan yang melakukan aksi demonstrasi pada hari itu, yang dinilai bertentangan dengan fakta di lapangan bahwa ada organ lain yang melakukan gerakan,” terangnya

Pihaknya juga menuntut agar PT. VDNI dan PT. OSS segera memenuhi 2 tuntutan buruh yang tergabung dalam serikat dan perlindungan tenaga kerja kabupaten Konawe (SPTK), berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 pasal 42.

“Agar tidak menimbulkan gejolak yang berulang dengan persoalan yang sama, kami minta agar PT. VDNI dan PT. OSS segera memenuhi 2 tuntutan buruh, yakni kenaikan upah buruh atas kelebihan jam kerja dan peningkatan status buruh dan PKWT menjadi PKWTT tentunya berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 pasal 42”, Ucapnya

Baca Juga: Ketua Umum BADKO HMI Sultra, Candra Arga Memantapkan Diri Maju...

Mahasiswa Pascasarjana UHO ini mendesak kepada pihak kepolisian untuk segera membebaskan Yopi Wijaya Putra, Ilham Kiling, Ramadhan, Nikson, Apriaji dan Kasman Hasbur yang merupakan Aktivis pejuangan Buruh yang diduga dikriminalisasi

 “Segera Bebaskan Keenam Aktivis Pejuang Buruh Morosi, karena berdasarkan data dan fakta yang kami miliki, mereka tidak terlibat dalam tragedi kericuhan tersebut”, tutupnya.

Bagikan