Desa Siluman Perda Bodong vs Perda Pencuci Dosa

Terkini.id, Konawe – Dalam benak kita ketika mendengar nama kabupaten konawe provinsi sulawesi tenggara yang terletak di ujung timur seketika terlintas tentang desa fiktip yang pernah menggegerkan media Tv Nasional, Rabu 15 Juli 2020.

mengapa demikian 56 desa yang diduga fiktip cukup menarik untuk di perbincangkan dan sempat Ternding Topic di setiap pemberitan di media Tv Nasional, dugaan kasus desa fiktip tersebut.

yang pertama kali menyampaikan di Public adalah Mentri Keuangan Sri Muliani yang pernah berkerja di Bank Dunia, Sri Muliani adalah salah satu Toko Perempuan yang berkarir di luar negeri, Sri Muliani.

Baca Juga: Bangkitkan Semangat Kepemudaan, Konawe Institute Deklarasi di HUT RI ke-75

di Bank dunia cukup sentral dengan peryatana Sri Muliani tentang desa fikti t maka tentu saja pablik terkejut mengap tidak, modus dugan korupsi dengan gaya baru ini cukup memuaskan perhatian para penegak hukum.

tak terkecuali Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) yang dimana ketua Komisioner KPK RI Agus Raharjo pada saat berkunjung di Sultra diselah kegiatan ketua KPK bertanya kepada para Mahasiswa pertanyaan ketua KPK cukup sederhana.

Baca Juga: Kasus Dugaan 56 Desa Fiktip yang Maladministrasi Provinsi Sulawesi Tenggara...

Kota Konawe jika di tempuh dari Kendari itu memerlukan berapa Jam kemudian ada salah satu Mahasiswa menjaawab jika dari Kendari menuju Kabupaten Konawe hanya memerlukan 1 jam bisa sampai lebih Ketua KPK menjawab Oooh begitu yaa.

Kasus dugaan desa fiktip semakim memperjelas di karenakan DPRD Kabupaten Konawe baru- baru ini telah membuat perda baru yaitu perda Nomor 4 Tahun 2020, salah satu tujuan di buatnya Perda Nomor 4 tersebut untuk memperjelas desa-desa yang sempat menghebohkan pablik.

sebelum dibuat perda nomor 4 maka meraka membuat perda nomor 3 fungsi dan kegunan perda tersebut adalah mencabur perda yang di anggap bermasalah sebut saja perda bodong Nomor 79 Tahun 2017 dan Perda Nomor 7 Tahun 2011.

Baca Juga: Mahasiswa FEB UNILAKI Bantu Bangun Rumah Warga Kurang Mampu

sederhananya dalam dugaan desa fiktip tersebut oknum pemerintah tidak akan berani mengambil siasat membuat perda baru Nomor 3 Tahun 2020 dan Nomor 4 Tahun 2020 jika tidak ada pokok permasalahan pada perda terebut Perda yang di kucurkan baru-baru ini semakin mempertegas bahwa dugaan adanya desa fiktip.

memang terjadi mengapa demikian perda Nomor 3 Tahun 2020 penghapus dosa cukup mengagetkan artinya dari segi pandangan hukum administras mengangap bahwa perda Nomor 1 dan Nomor 2 bertentangan dengan aturan Undang –Undang yang berlaku.

timbul dalam benar senerhana saya berarti selama ini para oknum DPRD mengetahu tentang perda bodong Nomor 79 Dan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 2 dalam pasal tersebut terdapat 98 desa yang di depenitipkan oleh perda tersebut.

Pandangan saya secara hukum kepada pihak yang menangani kasus desa tersebut terkait dugaan desa fiktip secepatnya membuka tabir di balik desa fiktip yang diselimuti dengan perda bodong dalam.

hal ini dengan di cabutnya perda yang di angap bermasalah kasus ini tingal di cara siapa actor intelektulnya Karena seperti yang kita ketahui angaran yang di aloksikn untuk setiap desa cukup besar.

kalkulasi sederhan dari 56 enam desa yang terindikasi fiktip selama kurung waktu Tahun 2015 Sampai Dengan 2018 desa tersebut sudah mendapatkan alokasi dana dari APBN artinya Negara mengalami kerugian Di karenakan ung tersebut di salah gunakan untuk oknum pemeritah yang tidak bertangung jawab sehinga musi tidak pertcaya muncul dari masyarakat.

Penulis : Heris Ramadhan

Aktivis HMI Cabang Konawe

Bagikan