Kedatangan TKA Gelombang Pertama, HMI Cabang Kendari Menduga Ali Mazi Memiliki Kepentingan Pribadi

Terkini.id, Kendari – Kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menuai penolakan dari berbagai pihak tak menyurutkan niat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk memperbesar keran investasi, sehingga Gubernur Sultra membeberkan rencana kedatangan TKA asal China pada gelombang pertama Tanggal 24 Juni mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum HMI Kendari Sulkarnain, kembali angkat bicara dan menyatakan mosi tidak percaya pada pemerintahan Bapak Ali Mazi, Selasa, 16 Juni 2020.

Sulkarnain menerangkan bahwa kepemimpinan Ali Mazi – Lukman Abunawas (AMAN) telah mencoreng wibawa Pemerintahan Sultra itu sendiri dan sangat melukai hati masyarakat.

Baca Juga: Peringati HUT Bhayangkara ke 74 Tahun, HMI Cabang Kendari Bersama...

“Sudah berlebihan era Pemerintahan AMAN ini, terlalu memperbudak diri pada kekuasaan asing tak pernah mendengarkan keluh kesah masyarakatnya,” ujar Sul kepada Kendari Terkini.

Ketua Umum HMI Kendari itu menduga ada kepentingan pribadi Gubernur dibalik keberpihakannya terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dan pihak perusahaan.

Baca Juga: Virus 500 TKA dan Inkonsistensi Pemerintah

“Saya menduga jika Gubernur ada kepentingan pribadi di PT. VDNI di Morosi Kabupaten Konawe bukan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Sulkarnain kembali menegaskan bahwa soal kebutuhan TKA sangat tidak relevan dengan ruang kerja di Morosi, kemudian lanjut Sul, kedatangan 500 TKA secara gratis ia duga masyarakat lokal ada mahar untuk masuk menjadi karyawan di PT. VDNI dan OSS.

“Saya tegaskan lagi 500 TKA itu tidak relevan, lalu mereka masuk gratis sementara pekerja lokal kita di Sultra diduga ada pungutan biaya sebagai mahar,” tegasnya.

Baca Juga: Menolak Kedatangan 500 TKA di Sultra, BEM FHIL UHO Akan...

Pihaknya akan tetap menolak 500 TKA apabila tidak relevan dengan kebutuhan kerja dan masuk dengan cara yang tidak benar kemudian mereka akan melakukan evaluasi pada pemerintahan Bapak Ali Mazi.

“Kami tetap tolak, yang jelas TKA itu sampai sekarang tidak ada dokumen pendukung yang valid serta tidak ada kebijakan khusus dari Pemprov yang menggaransi rakyat tidak dirugikan dan yang pasti pemerintah Ali Mazi kita akan evaluasi,” tutupnya.

Bagikan