Forsemesta Minta Bareskrim Polri Periksa Penerbit Dokumen SKV dan SIB PT Bososi Pratama

Terkini.id, Kendari – Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta) meminta Tim Penyidik Tipiter Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk memeriksan penerbit Dokumen Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dan Surat Izin Berlayar (SIB) PT. Bososi Pratama, Senin, 18 Mei 2020, siang.

Penanganan Dugaan Kasus Ilegal Mining yang dilakukan oleh Tim Penyidik Tipidter Bareskrim Mabes Polri di areal pertambangan nickel PT. Bososi Pratama pada 17 Maret 2020 mulai menunjukan keseriusannya.

Pasalnya beberapa hari lalu 3 pimpinan Perusahaan Join Operasional PT. Bososi Pratama telah ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing adalah Direktur PT. RMI, Direktur PT. PNN dan Direktur PT. NPM. Sementara Direktur PT. Bososi Pratama, Andi Uci belum berstatus tersangka.

Baca Juga: PP Jamindo Kecam PT Bososi Pratama, Yang di Duga Kembali...

Menangggapi hal tersebut, Koordinator Presidium Forsemesta, Muhamad Ikram Pelesa mengatakan Mabes Polri tidak boleh berhenti pada pemeriksaan para pelaku ilegal mining dalam hal ini PT. Bososi Pratama dan 6 Perusahaan Join Operasionalnya.

Menurut Ikram, Mabes Polri harus memeriksa Pihak Dinas ESDM Sultra yang berperan dalam penerbitan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) atas barang ore yang akan dijual, apakah clean and clear.

Baca Juga: Sekjend Jamindo, Minta Dinas ESDM dan Polda Sultra Periksa IUP...

“Kami apresiasi kinerja Bareskrim Mabes Polri atas penetapan 3 tersangka dalam kasus dugaan ilegal mining PT. Bososi Pratama. Namun kami juga meminta Mabes Polri untuk periksa pihak Dinas ESDM Sultra, karena mereka yang mengeluarkan SKV. Karena ini akhirnya diketahui bermasalah,” bebernya saat dihubungi Kendari Terkini.

Ikram melanjutkan, sehingga patut kita pertanyakan bagaimana mekanisme penerbitan SKV oleh Dinas ESDM, sebab ini tidak mungkin ada peninjauan lokasi.

Tentu jika melalui tahapan itu, pasti ore nya tidak bakal lolos, tapi ini lolos dan berlangsung lama, berarti ada permainan di Dinas ESDM Sultra.

Baca Juga: GPII Sultra Desak Kompolnas Rekomendasi Sanksi Penyidik Kasus PT Bososi...

Pihaknya juga mendapatkan kabar bahwa selama ini pihak Dinas ESDM Sultra diduga melakukan obral SKV Kepada para penambang yang bermasalah dengan asal-usul barang (ore), dimana untuk mendapatkan surat verifikasi dari Dinas ESDM, para penambang tersebut harus merogoh gocek sebesar 50 sampai dengan 100 Juta untuk 1 tongkang.

“Kami juga mendapat kabar, bahwa selama ini pihak Dinas ESDM Sultra diduga melakukan obral SKV Kepada para penambang yang bermasalah dengan asal-usul barang (ore), para penambang itu tidak lagi di check lokasi pengambilan orenya, cukup bayar 50 sampai 100 juta pertongkan SKV sudah terbit, jika ini benar maka hal ini harus diusut tuntas,” pungkas Ikram.

Mahasiswa Pascasarjana Manajemen CSR Universitas Trisakti ini juga meminta Kepala Syahbandar Molawe diperiksa atas penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) Kapal Tongkang pemuat Ore hasil ilegal mining PT. Bososi Pratama bersama perusahaan Join Operasionalnya, karena pihaknya menduga ada praktek gratifikasi yang terjadi untuk memuluskan aktivitas penjualan ore.

“Tidak hanya Dinas ESDM Sultra, kami minta Kepala Syahbandar Molawe juga harus diperiksa atas penerbitan surat izin berlayar Kapal Tongkang pemuat ore hasil ilegal mining PT. Bososi Pratama bersama perusahaan Join Operasionalnya, karena kami menduga ada praktek gratifikasi yang terjadi,” tegasnya.

Sebelumnya, tanggal 16 Januari 2019 Forsemesta telah melaporkan PT. Bososi Pratama ke Bareskrim Mabes Polri dengan Kementerian ESDM RI dengan kasus dugaan ilegal mining.

Bagikan