HIPPMA-Konut Desak DPRD Tangani Kasus PHK Sepihak PT SJSU

HIPPMA-Konut Desak DPRD Tangani Kasus PHK Sepihak PT. SJSU
Sekertaris Umum Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Konawe Utara, Oschar Sumardin (Koleksi Kendari Terkini)

Terkini.id, Konawe Utara – Ditengah pandemik Covid-19 telah marak terjadi kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), telah memperlihatkan betapa mirisnya perlindungan ketenagakerjaan saat ini.

Kasus PHK sepihak yang menimpa pekerja/buruh di berbagai pabrik maupun perusahaan menandakan pengawasan Pemerintah akan nasib pekerja/buruh begitu lemah.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pemutusan hubungan kerja tidak boleh dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang, PHK hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu serta mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku. Namun faktanya hal tersebut tidak berlaku di Kabupaten Konawe Utara.

Bagaimana tidak pada Tanggal 15 hingga 25 April 2020, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menimpa 25 orang pekerja perusahaan tambang PT. Sinar Jaya Sultra Utama Site Waturambaha yang diduga milik Anggota DPRD Provinsi H. Hery Asiku.

Sekertaris Umum Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabupaten Konawe Utara (HIPPMA-Konut), Oschar Sumardin, menuturkan bahwa apa yang dilakukan pihak PT. SJSU adalah salah satu perbuatan yang melawan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013.

“Apa yang dilakukan PT. SJSU telah melawan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013, pasal 151 ayat 1, 2 dan 3, telah jelas disebutkan bahwa pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)”, ungkapnya Jumat, 1 Mei 2020, malam.

Mahasiswa Pascasarjana UHO juga itu menilai bahwa pihak PT. SJSU melakukan PHK dengan semena-mena tanpa mengikuti aturan main yang telah ditetapkan pemerintah.

“Mirisnya lagi 25 karyawan yang di PHK adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Konawe Utara tempat dimana PT. SJSU menggeruk habis kekayaan alam Nickel. PT. SJSU terkesan hanya memanfaatkan kekaayaan alam konawe utara tampa memikirkan nasib sumber daya manusianya”, tambahnya.

Lebih lanjut, ia secara kelembagaan mendesak DPRD dan Bupati Konawe Utara untuk mengambil sikap tegas atas persoalan ini, karena hal ini menyangkut nasib tenaga kerja di Kabupaten Konawe Utara.

“Dalam waktu dekat ini juga kami akan melayangkan surat ke Disnakertrans Provinsi atas PHK sepihak yang dilakukan PT SJSU”, tutupnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

AT Nahkodai Kadin Sultra, Darlis Ucapkan Selamat

Triwulan III Tahun 2020, Bank Sultra Terus Tumbuh dan Catat Kinerja Positif

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar