Dinsos, Membincang Covid-19 dan Instruksi Walikota Kendari

Terkini.id, Kendari – Sebagai upaya antisipasi merebaknya Corona Virus Disease (Covid-19) di masyarakat Kota Kendari, beberapa hari yang lalu yaitu pada tanggal 08 April 2020, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengeluarkan instruksi larangan beraktifitas di luar rumah selama 3 hari. Hal tersebut mendapat perhatian serius dan seksama dari masyarakat Kota Kendari di tengah adanya pandemi yang sedang terjadi. Instruksi ini ditetapkan setelah Kementerian Kesehatan menetapkan Kota Kendari sebagai salah satu wilayah strategis transmisi lokal penyebaran Covid-19 (Kendari Pos, 09/04/2020). Upaya antisipasi dari Pemkot dengan mengeluarkan kebijakan instruksi semacam ini memang perlu diapresiasi, namun pada sisi lain juga perlu memberikan sedikit catatan pentingnya.

Sekitar akhir bulan Desember 2019, Covid-19 merebak di Indonesia, yang diketahui bahwa Covid-19 terlebih dahulu merebak di beberapa negara seperti di Cina (Wuhan, pertama kali), AS, Italia, Spanyol sebelum ke Indonesia. Hanya beberapa bulan, kasus Covid-19 telah membuat panik warga Indonesia pada umumnya, termasuk warga Kendari. Ditingkat dunia, data terbaru dari Worldometers tercatat angka kasus Covid-19 telah mencapai lebih dari 1,3 juta pasien dengan total sekitar 75 ribu nyawa telah melayang akibat infeksi virus ini (Tirto, 2020).

Di Indonesia, berdasarkan situs resmi pemerintah (www.covid19.go.id) tercatat sekitar 5.923 kasus positif, 502 orang meninggal, dan 607 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan di Kota Kendari, kasus Covid-19 yang berhasil terdata Posko Covid-19 Sultra hingga kini ada 21 orang dinyatakan positif, 89 orang dinyatakan tanpa gejala (OTG), 29 orang dikatakan dalam pengawasan (ODP), 4 orang sembuh, 3 orang pasien dalam pengawasan (PDP) dan yang meninggal 1 orang (Posko Covid-19 sultra, 17/04/2020). Dari situasi dan kondisi semacam ini, pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan yaitu apa fenomena yang muncul setelah instruksi Pemkot dikeluarkan?, dan apa masalah yang belum mendapat perhatian dan menjadi pencermatan serius dibalik instruksi tersebut?, lantas apa yang seharusnya dilakukan?

Baca Juga: HMI : Antara Mati dan Solusi di Tengah Pandemi Covid-19

Fenomena Panic Buying

Setelah memberikan himbauan beberapa hari sebelumnya dan setelah Pemkot Kendari mengeluarkan instruksi untuk merumahkan warganya selama tiga hari, fenomena yang terjadi yaitu Panic Buying di tengah masyarakat. Fenomena panic buying menimbulkan beberapa hal pada warga Kota Kondari seperti kelangkaan dan beberapa hal lainnya. Menurut salahsatu pakar perilaku manusia Dr. Ali Fenwick, panic buying adalah sebuah fenomena psikologis yang dapat membuang jauh pemikiran rasional manusia karana pengaruh kondisi lingkungan dan sosial. Menurutnya, ada empat alasan mengapa seseorang melakukan panic buying. Yang pertama, sebagai mode bertahan hidup. Situasi yang tidak pasti dan mengancam dapat membuat seseorang kehilangan pemikiran rasional dalam melukan sesuatu. Seseorang akan lebih mengutamakan sesuatu yang dianggapnya penting seperti berbelanja sebanyak-banyaknya demi keperluan logistik dan kesehatan. Yang kedua yaitu efek kelangkaang. Di Kota Kendari, warga sudah mulai susah menemukan beberapa bahan pokok, seperti ikan, masker dan beberapa barang lainnya.

Baca Juga: Pandemi Memperlihatkan Bagian Terlemah Pendidikan Kita

Menurut Fenwick, kelangkaan produk akan membuat seseorang melakukan sesuatu karna berpikir barang itu akan dapat saja bernilai lebih nantinya. Yang ketiga yaitu perilaku kawanan, dimana seseorang akan cenderung mengikuti apa yang orang lain lakukan meski sebenarnya tidak penting karna adanya sebuah keadaan tidak pasti dan adanya isolasi sosial. Hal ini bagi mereka yang kaya bukanlah sebuah masalah, tetapi tidak bagi warga miskin, karna kemampuan beli yang sangat terbatas. Yang terakhir yaitu rasa control. Keadaan yang tidak pasti, menurut Fenwick akan membuat seserorang ingin untuk memiliki kendali atas sesuatu, sehingga memborong banyak barang agar dapat tetap mengontrol keadaan.

Adanya situasi yang tidak pasti telah membuat banyak orang di Kota Kendari melakukan sesuatu yang dapat membuat aman, pikiran rasioanl kelihatan sudah mulai terabaikan. Keaadaan dipasar panjang dan pasar andonohu saat itu pada tanggal 8 dan 9 April 2020 menjadi saksi terjadinya fenomena panic buying di Kota Kendari. Padahal, harusnya justru warga melakukan physical atau social distancing saat itu. Penuluran Covid-19, tentu akan rentan terjadi pada hal ini akibat kerumunan. Kelangkaanpun dirasakan oleh warga. Orang-orang seakan berlomba memborong stok makanan dan kesehatan sebagai persiapan. Ketersediaan ikan dipasar andonohu sudah mulai susah didapatkan warga, kekhawatiran sosial semakin meningkat dan mulai dirasakan dimana-mana. Ini kemudian menjadi bukti bahwa Pemkot Kendari harus memberikan perhatian khusus pada fenomena panic buying. Smart buying: sebagai alternatif solusi dari penulis agar pemerintah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berbelanja secara bijak agar semua masyarakat dapat tetap mendapatkan kebutuhannya.

Penduduk Miskin dan Minimnya Peran Pemerintah

Baca Juga: Pandemi Memperlihatkan Bagian Terlemah Pendidikan Kita

Ditengah fenomena di atas, yang luput dari perhatian dan pencermatan pemerintah adalah kondisi warga-warga miskin di Kota Kendari. Berdasarkan data BPS setempat, penduduk miskin Kota Kendari tercatat sampai pada angka 6,81 persen pada September 2019. Indeks kedalaman kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan didaerah perkotaan juga semakin bertambah, berbeda dengan keadaan dipedesaan yang semakin menurun. “Selama periode maret ke September penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 3,38 ribu orang, sementara didaerah perkotaan bertambah 0,76 ribu orang”. Berdasar data tersebut Kepala BPS Sultra, Muhammad Edi Mahmud mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin diperkotaan dan pedesaan cenderung makin menjauhi garis kemiskinan sehingga ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin membesar (Kendaripos,15/01).

Berdasar data diatas, pada angka penduduk miskin di Kota Kendari yang masih sampai pada angka 6,81 persen, ditambah lagi ketimpangan penduduk yang masih tergolong besar, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Kendari dalam memberikan solusi bagi mereka warga miskin. Belum lagi dengan adanya fonomena panic buying, yang akan membuat penduduk miskin semakin kesusahan dalam memenuhi kebutuhan logistik dan kesehatannya. Didalam kondisi ini, peran dan sentuhan Pemkot Kendari terhadap keadaan penduduk miskin akan sangat teruji, apalagi dalam masa pemberlakuan Instruksi semacam ini. Penanganan Covid-19 adalah hal yang penting dilakukan, tetapi keberadaan warga misikin dan fenomena dibaliknya juga harus tetap dipertimbangkan oleh pemerintah.

Menurut pendapat saya pribadi, instruksi untuk “merumahkan” warganya selama tiga hari sebagai upaya antisipasi memang perlu diapresiasi. Namun, catatan pentingnya adalah pemerintah seharusnya menyiapkan alokasi dana darurat (APBD) sebelum memberlakukan instruksi tersebut, terutama bagi penduduk miskin yang ada. Tidak hanya cukup berhenti pada masalah anggaran dan tidak hanya mengoptimalkan Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai garda terdepan dalam menangani penyebaran Covid-19, namun Pemkot Kendari juga semestinya mendayagunakan Dinas Sosial (Dinsos) dan Pekerja Sosial Masyarakat seoptimal mungkin untuk menjadi garda terdepan selama menjalankan instruksi tersebut kepada mereka yang paling terdampak, yaitu warga-warga miskin. Tentu tidak hanya terbatas pada waktu instruksi ini diberlakukan, namun Pemkot Kendari harus memikirkan upaya stategis penyelamatan nyawa, sosial, dan ekonominya setelah wabah ini dinyatakan berakhir nantinya. Semoga wabah Covid-19 ini cepat ditangani, berlalu, dan segera berakhir !

Penulis : La Ode Purnama Hamid

(Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM dan Pegiat Diskusi MAP Corner)

Bagikan