PPSI Angkat Bicara Soal PT Alvindo Mining Resources dan PT Sumber Bumi Putera

Terkini.id, Kendari – Pengurus Pusat Sylva Indonesia (PPSI) atau Organisasi Mahasiswa Kehutanan Indonesia angkat bicara soal aktifitas pertambangan yang telah dilakukan PT. Alvindo Mining Resource dan PT. Sumber Bumi Putera di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Baca Juga: Sylva Indonesia, Gelar Aksi Menuntut Pimpinan PT SBP ditangkap

Hal itu disampaikan Sekretaris Umum PPSI, Yayat Nurkholid, menurutnya kedua perusahaan tambang tersebut (PT. Alvindo Mining Resources di Kabupaten Konawe dan PT. Sumber Bumi Putera di Kabupaten Konawe Utara) telah melakukan aktifitas pertambangan tanpa izin yang lengkap dan diduga milik orang yang sama, Kamis, 16 April 2020, siang.

“Kegiatan kedua perusahan yaitu PT. Sumber Bumi Putera berlokasi di Kabupaten Konawe Utara dan PT. Alvindo Mining Resources berlokasi di Kabupaten Konawe masuk dalam kawasan hutan, namun tidak dilengkapi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan kami menduga dimiliki dengan orang yang sama”, jelasnya.

Baca Juga: Diduga Memalsukan SKAB dan Tidak Memiliki IPPKH, Sekjend Sylva Indonesia,...

Lanjutnya, ia menuturkan bahwa mereka memiliki bukti bahwa PT. Alvindo Mining Resources dan PT. Sumber Bumi Putera beraktifitas dalam kawasan hutan tetapi belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta milik orang yang sama.

“Seperti halnya data yang kami miliki membuktikan jika PT. Sumber Bumi Putera dan PT. Alvindo Mining Resources belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Kedua Perusahaan tersebut yang kami ketahui adalah milik orang yang sama dan masuk di dalam kawasan hutan, namun tidak dilengkapi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)”, tutur Yayat.

Ia berharap agar pihak kepolisian segera menindak tegas kedua perusahan tersebut dan tidak tebang pilih terhadap pelanggar aturan, dan meminta pejabat berwenang untuk mencabut izin perusahaan.

Baca Juga: PT Roshini Tidak Memiliki Perpanjangan IPPKH, Sylva Indonesia Bakal Gelar...

“Perusahaan tersebut telah melakukan kejahatan lingkungan yang membawa dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga aparat penegak hukum harus segera bertindak tanpa tebang pilih. Selain itu, kami meminta pejabat berwenang harus segera mencabut izin perusahaan tersebut dan menghentikan segala aktivitasnya”, harapnya.

Bagikan