Leppami Pertanyakan Independensi Ketua Umum HMI Cabang Kendari

Terkini.id, Kendari – Lembaga Pariwisata dan Pencinta Alam Mahasiswa Islam (Leppami) HMI Cabang Kendari mempertanyakan Independensi Ketua Umum HMI Cabang Kendari terkait pernyataannya terkait Penggantian Antar Waktu (PAW) Partai Gerindra Dapil Sulawesi Tenggara di salah satu media online lokal beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Dinilai Layak Maju Dipilgub, DPD Gerindra Sultra Dukung Mayjend TNI...

 

Direktur Utama Leppami, Muh. Iksan, menyesalkan kelakuan saudara Ujang Hermawan sebagai Ketua Umum HMI Cabang Kendari yang menyampaikan bahwa PAW Partai Gerinda Dapil Sultra harus kader yang berintegritas, Jum’at, 3 April 2020, pagi.

Baca Juga: Ketua DPP KNPI Bahtra, Minta Mabes Polri Segera Proses Lisman...

 

Menurutnya, hal tersebut jelas melanggar konstitusi HMI terdapat pada BAB 3 Pasal 6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menyebutkan HMI sebagai organisasi yang bersifat Independen.

 

Baca Juga: Rayakan HUT ke-13, DPD Gerindra Laksanakan Aksi Sosial untuk Masyarakat...

Ia menambahkan seharusnya untuk sekelas ketua cabang mestinya sudah paham terkait dengan independensi etis dan organisatoris organisasi himpunan.

 

“Ini aneh yang dilakukan oleh ketua umum, pura-pura lupa atau tidak tahu terkait independensi etis dan organisatoris padahal telah dijelaskan bahwa kader HMI tidak boleh condong dan menjadi pejuang politik apalagi mau terjun ke partai politik”, katanya saat ditemui di kediamanya, Jum’at, 3 April 2020.

 

Lanjut Eks. Kabid PPPA HMI Komisariat Persiapan FHIL ini, bahwa tindakan yang dilakukan telah merusak marwah organisasi.

 

“Seharusnya ia menjaga nama baik himpunan bukan malah merusak daripada marwah organisasi itu sendiri, padahal ketua cabang ini kalau dalam tingkatan pengkaderan dia sudah Advance Training (LK III), kan aneh kalau tidak paham terkait dengan independensi etis dan organisatoris”, tegasnya.

 

Di tempat terpisah, Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Ujang Hermawan, ditanya soal ini menjelaskan bahwa yang dilakukannya tidak berlebihan dan sudah diatur dalam aturan PKPU RI Nomor 6 Tahun 2019.

 

“Persoalan AD/ART HMI Pasal 6 tentang sifat independensi saya fikir tidak berlebihan dalam tanggapan saya persoalan PAW karena sudah diatur dalam aturan PKPU RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW)”, jelasnya saat dikonfirmasi via Whatsapp, Jum’at, 3 April 2020, siang.

 

Ia menambahkan, dalam pernyataan tersebut dirinya berbicara soal personal (sosok) yang akan menggantikan nantinya.

 

“Alibinya adalah kita hanya menginginkan wakil rakyat yang mewakili Sultra dipusat itu sosok yang berintegritas, akuntabel dan bisa membawa aspirasi masyarakat”, tambahnya.

 

Sedangkan Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulawesi Tenggara, Eko Hasmawan Baso, menurutnya Ujang Hermawan tidak melanggar independensi etis dan organisatoris oranisasi karena menyampaikan dalam kapasistas sebagai penilaian publik.

 

“Dalam statement, ujang tidak menujukan keberpihakan atau mengarahkan secara praktis karena tujuan dari statement tersebut adalah memberikan masukan terhadap proses politik dalam tubuh partai”, tuturnya saat dikonfirmasi via Whatsapp, Jum’at, 3 April 2020.

 

Ia mengatakan agar adik-adik untuk tidak dibenturkan dengan dalil independensi etis dan organisatoris.

 

“HMI kan sebagai bagian dari social control dalam usaha-usaha penyelenggaraan negara, bukan alat penyelenggara negara”, tutupnya.

Bagikan