Format Sultra Desak Kepolisian Tegakkan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Lingkungan di Konawe Utara

Terkini.id, Kendari – PT. Bososi Pratama kembali disorot atas dugaan pelanggaran kegiatan penambangan yang telah dilakukan selama ini. Sebelumnya beberapa alat berat milik 6 kontraktor mining disegel di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik PT. Bososi Pratama oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Negara Indonesia (Polri) di Desa Morombo Pantai, kejadian tersebut rupanya mengundang pesimistis terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, Selasa, 17 Maret 2020.

Baca Juga: PP Jamindo Kecam PT Bososi Pratama, Yang di Duga Kembali...

Kalimat tersebut lahir dari Koordinator Presidium Forum Pemerhati Tambang (Format Sultra), Jaswanto, yang mengharapkan kepolisian dapat menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan, Jum’at, 3 April 2020, sore.

“Semoga masih ada kepastian hukum yang ditegakkan oleh Polda Sultra Cq Dirkrimsus dalam menangani kasus-kasus kejahatan lingkungan yang telah dilakukan oleh para mafia tambang”, katanya dalam realisnya.

Baca Juga: SMW: Mendesak Polda Sultra Agar Segera Transparan & Memproses Hukum...

Menurutnya, PT. Bososi Pratama memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) terluas di wilayah Kab. Konawe Utara dan parahnya telah berulang kali melakukan kejahatan, seperti melakukan kegiatan penambangan di areal hutan lindung maupun di luar dari izin pinjam pakai kawasan hutan mereka sendiri.

“PT. Bososi Pratama itu perusahaan kapatuli (keras kepala) dalam melakukan kegiatan penambangan, bagaimana tidak berbagai pelanggaran yang mereka lakukan seolah tak ada hentinya, sebut saja salah satu kontraktor mining di areal IUP PT. Bososi, yaitu PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI) yang tercuat dari tahun lalu melakukan penambangan di kawasan hutan lindung dan di luar dari titik koordinat IUP PT. Bososi Pratama”, jelasnya.

Lanjutnya, memang tak ada habisnya jika membahas berbagai kejahatan PT. Bososi Pratama yang dilakukan di Bumi Oheo, mulai dari kejahatan lingkungan hingga personal bos mereka yang pernah di bui pada tahun 2017 silam, dan tentu hal tersebut mempertegas bahwa perusahaan memiliki rekam jejak buruk.

Baca Juga: Kasus Wakil Bupati Butur Kembali disuarakan, FMPK Mendesak Pihak Kepolisian...

Ia menambahkan, belum lama ini terjadi penyegelan alat berat di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT. Bososi Pratama, jika tak ada niat tegas dari pemerintah untuk memberhentikan ruang investasi mereka di wilayah Sulawesi Tenggara tentu membuat perusahan akan terus berulah.

“Seharusnya izin usaha pertambangannya sudah harus dicabut, dan kita juga membutuhkan transparasi dari pihak Kepolisian terkait penanganan kasus pelanggaran mereka”, tukasnya.

Lanjutnya, sekarang kita lihat sejauh mana Kepolisian mampu menindak tegas kepada para pelaku kejahatan lingkungan.

“Disini lihat seberapa besar nyali Kepolisian dalam menegakan hukum bagi mereka (PT. Bososi Pratama) untuk segera menangkap ke 6 Dirut kontraktor mining yang terlibat, yakni (1) PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI); (2) PT. Tambang Nickel Indonesia (TNI); (3) PT. Nuansa Persada Mandiri (NPM), (4) PT. Anugrah, (5) PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNM), dan (6) PT. Jalur Emas”, jelasnya.

“Jika tidak demikian berarti Kepolisian mempertegas opini yang terbangun di publik bahwa kejahatan para penambang hanya selesai dibawah meja”, tutupnya.

Bagikan