GAMA Haluoleo Minta Ketegasan Gubernur Sultra Hadapi Covid-19

Terkini.Id, Kendari – Beberapa bulan terakhir kita disibukkan dengan munculnya wabah virus Corona atau Covid-19, dimana virus tersebut pertama kali di mencuat di wilayah Wuhan, Cina.

Baca Juga: PB HMI Apresiasi Kepedulian Kapolri dalam Pemenuhan Stok Darah di...

Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah melakukan berbagai langkah dan mengambil kebijakan dalam penanganan dan pencegahan serangan Covid-19. Namun demikian, langkah dan kebijakan tersebut masih dianggap belum optimal.

Ketua Umum Garda Muda (GAMA) Haluoleo, Ahmad Zainul, mengungkapkan bahwa himbauan yang dikeluarkan pemerintah provinsi berbanding terbalik dengan yang terjadi dilapangan artinya sampai hari ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum tegas dalam memberlakukan kebijakan terkait pembatasan aktivitas di luar rumah dimana masih banyak masyarakat yang masih beraktifitas.

Baca Juga: Konutara Sultra : Ratusan Perusahaan Tambang di Sultra Wajib Berkontribusi...

“Pemerintah perlu mengambil sikap lebih tegas untuk tidak membiarkan masyarakat berkeliaran sehingga penyebaran virus corona tidak semakin membludak”, ungkapnya saat ditemui di Sekretariat GAMA Halu Oleo, Senin, 30 Maret 2020, sore.

Selain itu, ia menjelaskan seharusnya pemerintah daerah telah memetakan mana saja masyarakat yang dapat beraktifitas di luar rumah dan yang tidak.

“Harusnya sudah ada formula khusus dari pemerintah, semisal dari Tim Satgas Covid-19 untuk memetakan mana yang dapat melakukan aktivitas di luar rumah dan mana yang harus tetap di rumah dilihat dari aspek pekerjaannya, seperti ojek online, pedagang kaki lima dan pegawai rumah sakit serta beberapa profesi yang menuntut beraktifitas di luar rumah”, jelasnya.

Baca Juga: PP Jamindo : Pemerintah Pusat Harus Berani Berlakukan Lockdown

Lanjutnya, ia menuturkan sudah saatnya Gubernur mengambil sikap tegas sebelumnya jatuhnya korban yang lebih banyak.

“Bapak Gubernur harus berani mengambil sikap untuk memberlakukan kebijakan Partial Lockdown atau karantina wilayah, kita tidak boleh menunggu lebih banyak korban yang terjangkit hingga meninggal dunia, seperti yang diungkapkan Kapolri bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi”, tuturnya.

“Jika pemprov lamban, maka idealnya wajib tugas diserahkan kepada TNI dan POLRI karena hal ini membutuhkan ketegasan sebagai upaya memutuskan mata rantai pandemik corona, menyelamatkan rakyat lebih utama dibanding yang lain”, tutupnya.

Bagikan